BANJARMASIN – Aksi demonstrasi BEM se-Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (22/10) kembali diwarnai kericuhan setelah sempat mereda. Akibatnya, total ada empat pagar gedung DPRD Kalsel yang roboh.
Aksi tersebut bermula ketika sejumlah mahasiswa memaksa masuk dengan mendobrak pagar yang melindungi gedung. Pagar sebanyak empat buah itu pun diserang mahasiswa hingga akhirnya roboh dan membuka jalan masuk massa aksi.
Dari dalam, sejumlah aparat kepolisian telah bersiap untuk mengadang massa aksi. Aksi dorong mendorong pun terjadi, satu anggota polisi sempat terjatuh dan mengalami gangguan pernapasan.
Sementara dari mahasiswa, ada sekitar lima orang yang mengalami sesak nafas dan harus mendapatkan penanganan kesehatan oleh tim medis.
Setelah massa merangsek masuk, kericuhan kembali mereda. Aparat pun menenangkan massa agar tidak terprovokasi dan tetap tertib.
“Adik-adik harap jangan terprovokasi oleh pihak lain. Tolong tetap tertib,” ujar aparat kepolisian berusaha menenangkan massa aksi.
Ratusan mahasiswa yang telah berada di halaman gedung DPRD pun berdialog dengan perwakilan DPRD Kalsel.
Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan 9 tuntutan kepada pemerintah pusat, yakni minta segera menetapkan bencana karhutla sebagai bencana nasional dalam kurun waktu 3×24 jam.
Adapun tuntutan lainnya yakni;
– Menuntut pemerintah pusat maupun daerah untuk mentransparansikan anggaran penanganan karhutla.
– Menuntut pemerintah daerah untuk menyediakan layanan kesehatan gratis untuk masyarakat terdampak karhutla.
– Menuntut Gubernur Kalsel untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan karhutla dan mencopot kadis terkait sebagai bentuk pertanggung jawaban!
– Menuntut GM PT PLN UID Kalselteng segera menyelesaikan permasalahan kelistrikan dalam kurun waktu 2 minggu.
– Menuntut BPAM (Balai pengelolaan air minum) Banjarbakula untuk segera menyediakan air bersih darurat secara gratis.
– Menuntut pemerintah pusat maupun daerah untuk mengevaluasi pemberian izin pertambangan maupun perkebunan sawit!
– Menuntut aparat penegak hukum untuk menindak pelaku perorangan maupun korporasi yang membakar hutan secara sengaja ataupun lalai menangani karhutla di wilayah izin konsesinya.
– Mendesak DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara tegas dan bertanggung jawab terhadap krisis multidimensi yang terjadi dikalsel dengan monitoring lapangan secara berkala.
Sementara, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK berharap para pendemo memaklumi kondisi saat ini. “Mudah-mudahan adik-adik dan rekan-rekan pemuda juga bisa memahami kondisi ini,” ujarnya saat berdialog dengan pendemo .
Dia juga menanggapi terkait persoalan bencana, di mana pemerintah pusat hingga saat ini belum menetapkannya sebagai bencana nasional, .
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi bersama pihak pemuda dan memastikan persoalan ini mendapat perhatian,” ujar Supian HK. dtk/rds