BANJARMASIN-Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Firman Yusi, SP, meminta OPD terkait segera mendata dan memetakan UMKM, petani, peternak, serta nelayan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pendataan ini diperlukan sebagai dasar penyusunan skema bantuan pascabencana agar ekonomi masyarakat dapat segera pulih.
Firman yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda dan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kalsel menegaskan, pemulihan ekonomi harus berjalan paralel dengan upaya pemadaman karhutla dan penanganan dampak kesehatan masyarakat.
“Penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api dan menangani dampak kesehatannya. Kita juga harus memastikan masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan memiliki dukungan untuk bangkit kembali,” ujarnya di Banjarmasin,Minggu (18/10).
Menurut Firman, karhutla berpotensi mengganggu produksi, distribusi, dan perdagangan, sehingga berdampak pada pendapatan masyarakat. Karena itu, OPD perlu mengidentifikasi lokasi terdampak, tingkat kerugian, serta kebutuhan bantuan secara akurat agar intervensi pemerintah tepat sasaran.
Ia juga meminta agar agenda pemulihan ekonomi masyarakat terdampak menjadi perhatian dalam pembahasan RAPBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2027 yang masih berlangsung.
“Jangan sampai setelah penanganan darurat selesai, masyarakat justru harus berjuang sendiri untuk memulihkan usahanya. Pembahasan RAPBD 2027 perlu mengantisipasi kebutuhan pemulihan pascabencana melalui program dan dukungan anggaran yang terukur,” tegasnya.
Bentuk dukungan yang dapat dikaji antara lain pemulihan modal usaha, bantuan sarana produksi, dukungan pembiayaan terjangkau, pendampingan usaha, serta fasilitasi akses pasar bagi masyarakat terdampak, sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.
Firman menambahkan, koordinasi lintas OPD dan pemerintah kabupaten/kota penting untuk memastikan data penerima bantuan tidak tumpang tindih dan program berjalan efektif.
“Penanganan karhutla harus berjalan dari hulu ke hilir: api dipadamkan, kesehatan masyarakat dilindungi, dan ekonomi warga dipulihkan. Ketiganya harus menjadi satu kesatuan dalam penanganan bencana,” pungkasnya.rds