PARINGIN-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan, Kalimantan Selatan, mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai bentuk dalam mengendalikan inflasi yang disampaikan dalam audiensi bersama Tim Advokasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Balangan Fakhriyanto menyampaikan, pengendalian inflasi membutuhkan sinergi antarperangkat daerah, terutama dalam menyusun dan menjalankan kebijakan yang menyesuaikan kondisi harga serta kebutuhan masyarakat.
“Pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tugas satu perangkat daerah, tetapi membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak,” ucap Fakhriyanto saat memberikan arahan dalam audiensi tersebut di Paringin Selatan, Rabu.
“Kebijakan yang kita susun melalui APBD harus mampu memberikan dampak nyata dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sekda Kabupaten Balangan meminta setiap perangkat daerah mengoptimalkan koordinasi dan pemantauan terhadap perkembangan harga serta ketersediaan komoditas di daerah.“Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat merespons perubahan kondisi pasar sekaligus menjaga kestabilan pasokan dan daya beli masyarakat,” ujar Fakhriyanto.
Audiensi bersama Tim Advokasi BSKDN Kemendagri RI tersebut juga menjadi forum untuk membahas penguatan kebijakan pengendalian inflasi melalui perencanaan dan pengelolaan APBD.
Kegiatan itu sekaligus diarahkan untuk mengoptimalkan koordinasi antara Pemkab Balangan dan BSKDN Kemendagri dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah. Pemkab Balangan berupaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui koordinasi lintas perangkat daerah serta penyusunan kebijakan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.{[an/mb03]}