BANJARMASIN-Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dikeluhkan warga terkait sulitnya pembayaran secara tunai,sementara disana disediakan pembayaran non tunai.
Hal tersebut membuat reaksi dari Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ,dr. M. Yadi Mahendra Muhyin terkait hal tersebut.
Mahendra baru mendapatkan informasi adanya puluhan masyarakat yang mengalami kendala terkait sistem pembayaran di laboratorium kesehatan milik pemerintah provinsi.
Informasinya, masyarakat yang belum memiliki aplikasi pembayaran digital maupun rekening bank diarahkan untuk melakukan pembayaran melalui QRIS atau secara nontunai.
Tentu hal ini perlu di konfirmasi dan telusuri terlebih dahulu, apakah memang benar terjadi seperti itu. Bisa jadi ada miss atau minimnya sosialisasi dari pihak laboratorium kepada masyarakat.
“Kita harus memahami bahwa tidak semua masyarakat, khususnya di daerah, sudah memiliki akses ataupun melek teknologi. Karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif serta kebijakan yang dapat mengakomodasi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran secara nontunai,” ujar Mahendra di Banjarmasin,Rabu (16/9) siang.
Bagi masyarakat yang memang belum memiliki rekening atau aplikasi pembayaran digital dan mengalami kesulitan, seharusnya tetap diberikan opsi untuk melakukan pembayaran secara tunai.
“Pembayaran tunai merupakan alat pembayaran yang sah di negara kita.
Jangan sampai masyarakat yang datang untuk berobat atau melakukan pemeriksaan kesehatan justru merasa dipersulit karena persoalan sistem pembayaran. Ini yang perlu kita koordinasikan bersama,” jelasnya.
Nanti akan mencoba menghubungi Kepala Dinas Kesehatan untuk mengonfirmasi sekaligus berkoordinasi terkait informasi adanya puluhan masyarakat yang mengalami kendala tersebut.rds