BANJARMASIN- Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel),M.Syaripuddin SE MAP, mengatakan Pansus ini sejak awal bekerja untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM di daerah.

Selain itu, Bang Dhin panggilan akrabnya ingin memastikan keberadaan pansus juga memberikan manfaat terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jadi, ada dua poin penting yang menjadi fokus. Pertama, bagaimana tata kelola dan distribusi BBM bisa diperbaiki. Kedua, bagaimana potensi pendapatan daerah dari sektor tersebut bisa dioptimalkan,” ujar M.Syaripuddin usai Rapat kerja panitia khusus pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kalsel bersama BPK RI perwakilan Kalsel,Bapenda dan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel di Banjarmasin,Selasa (11/8) siang.

Terkait adanya dugaan kebocoran atau keterlibatan oknum, tentu hal ini masih menjadi pembahasan internal pansus.

Tadi sudah mencoba menggali informasi dari Bappenda, Biro Perekonomian, maupun BPK.

Dari berbagai informasi tersebut, ia akan mencari lebih jauh ke mana sumber data yang dibutuhkan, sehingga nantinya seluruh data yang diperoleh dapat dibuka secara jelas dalam rekomendasi pansus.

“Kami tidak ingin hanya berbicara berdasarkan informasi atau dugaan mengenai adanya permainan di SPBU,” tegasnya.

Pansus juga tidak bisa masuk terlalu jauh ke ranah operasional SPBU. Tetapi, apabila memang ditemukan SPBU yang dalam tanda kutip “nakal”, ia ingin menyajikan data yang lengkap dan objektif.

Dengan demikian, nantinya ia tidak lagi berbicara soal siapa oknumnya, tetapi berdasarkan data: SPBU mana yang bermasalah, seperti apa permasalahannya, dan apa yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut.

“Menjelang finalisasi, kami juga akan menghadirkan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan Satgas terkait,” jelasnya.

Apalagi iamendapatkan informasi bahwa saat ini sedang dilakukan perubahan atau revisi struktur Satgas. Tentu ini juga akan menjadi bagian yang akan di dalami.

“Setelah data kami lengkap, kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk bersama-sama melihat seperti apa sebenarnya pola atau modus permainan yang terjadi dalam distribusi BBM,” katanya. Harapannya, rekomendasi pansus nanti benar-benar berdasarkan data dan dapat menjadi dasar untuk melakukan langkah perbaikan serta penindakan lebih lanjut.rds