BANJARMASIN– Penanganan bertahap masih terus dilakukan untuk menekan angka anak putus sekolah (ATS) di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Masalah ATS di Banua dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan akses geografis di wilayah pesisir dan pelosok, hingga ketiadaan sarana transportasi pendukung.
Persoalan ini menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kalsel saat gelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, Senin (10/07) siang.
Guna merumuskan langkah taktis percepatan penuntasan ATS secara menyeluruh.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, menegaskan bahwa penanganan Anak Tidak Sekolah di Kalimantan Selatan memerlukan perhatian khusus serta pendekatan lintas sektor yang terintegrasi.
Beliau menilai bahwa penyelesaian masalah ini tidak hanya bertumpu pada penyediaan sarana fisik sekolah, tetapi juga pendataan akurat serta dorongan motivasi bagi keluarga agar memprioritaskan keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka.
“Komisi IV siap mendukung penuh keberlanjutan program Disdikbud Kalsel, baik dari sisi pengawasan maupun penganggaran, agar persoalan Anak Tidak Sekolah ini dapat tuntas dan akses pendidikan merata hingga ke pelosok,” ujar Jihan.
Di saat yang sama, pemenuhan pemerataan tenaga pendidik terus diprioritaskan untuk mengatasi tantangan pemenuhan beban kerja guru di beberapa sekolah wilayah pesisir dan pelosok Kalsel, khususnya ketersediaan guru Agama Non-Islam yang di beberapa sekolah masih terbatas.
“Kita tidak hanya melihat tantangannya, tetapi berfokus pada solusi konkret. Kita coba dengan skema guru tamu, hingga opsi kolaborasi dengan yayasan keagamaan daerah,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kabid Guru Dan Tenaga Kependidikan Disdikbud Kalsel, Faisal menyambut positif. Faisal menegaskan bahwa Disdikbud siap menindaklanjuti seluruh arahan tersebut melalui penguatan program penjangkauan ATS serta pemetaan penataan guru secara lebih profesional guna memastikan pemerataan mutu pendidikan di Banua berjalan makin optimal.rds