DPR: Jangan Ada Perbedaan Perlakuan Kasus Febrie
JAKART A – Komisi Kejaksaan (Komjak) RI meminta Tim 9 Kejaksaan Agung menggunakan “kacamata kuda” dalam menangani kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
“Kita minta mereka gunakan kacamata kuda saja. Enggak usah mendengarkan kanan-kiri. Fokus pada penguatan dan memaksimalkan alat bukti dan perbuatan pidananya,” kata Ketua Komjak RI Pujiyono Suwadi saat dihubungi Antara di Jakarta, Selasa (21/7).
Ia juga menilai bahwa jaksa anggota Tim 9 yang mayoritas merupakan alumni jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki rekam jejak yang baik.
“Kesembilan orang tersebut dalam catatan Komjak adalah jaksa-jaksa yang punya rekam jejak yang sangat baik, berintegritas, dan profesional,” katanya.
Dirinya memastikan bahwa Komjak akan turut mengawasi setiap tahapan penanganan perkara korupsi ini.
Diketahui, Polri telah menetapkan Febrie sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penanganan perkara PT Asabri periode 2020—2024.
Dalam penanganannya, Polri telah mengalihkan proses penyidikan kasus ini kepada Kejaksaan Agung. Adapun Kejaksaan telah menetapkan sembilan nama penyidik yang akan menangani perkara tersebut.
Kesembilan penyidik dimaksud meliputi; Inspektur Keuangan II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Agus Salim, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Muhibuddin, Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Badan Pemulihan Aset Kejagung Chatarina Muliana Girsang, serta Inspektor Keuangan I Jamwas Riyono.
Lalu, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Agus Sahat, Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Irene Putri, Wakil Kepala Kejati Banten Rinaldi Umar, Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) Zet Tadung Allo, serta Direktur A pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Hari Wibowo.
Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta tidak ada perbedaan perlakuan dalam penanganan kasus korupsi dan dugaan TPPU yang menjerat mantan Jampidsus Febri Adriansyah.
Hal itu disampaikannya merespons penanganan kasus tersebut. Dalam kasus itu, penyidik telah menahan Don Ritto selaku pihak swasta. Namun mantan Jampidsus Febri Adriansyah, tidak ditahan.
Saan mengatakan DPR menghormati proses penyidikan dan pemeriksaan yang berlangsung. Namun, ia meminta ada kesetaraan dalam penanganan.
“Tapi kita berharap bahwa ada equalitas ya, ada kesetaraan dalam soal penanganan. Jadi asas kesetaraan itu tetap menjadi hal penting, dan tidak apa membedakan satu sama lain,” kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (21/7), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani berharap kasus itu ditangani secara transparan. Ia meminta kasus itu juga tidak membuat hubungan Polri dan Kejagung renggang.
“Jangan kemudian membuat sinergi antara Kejaksaan dan kepolisian itu menjadi renggang karena satu kasus kemudian jangan membuat kemudian sinergi antara satu lembaga itu kemudian tidak berjalan sinerginya,” katanya.
Sebelumnya Kejagung menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (Sprindik) baru terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna menyebut penerbitan 3 Sprindik baru tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti pengalihan perkara dari Kepolisian.
Adapun ketiga Sprindik itu terkait tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau Steel; pengadaan batu bara PLTU untuk PLN yang mengakibatkan Blackout; hingga perkara ASABRI. web