PARINGIN-Pemerintah Kabupaten Balangan berhasil meraih penghargaan Terbaik 1, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Kalimantan Selatan yang juga menjadi momentum penting bagi peningkatan keterbukaan informasi publik pada kabupaten setempat.
“Terkait pencapaian ini kita menilai bahwa Pemkab Balangan menegaskan komitmennya untuk seluruh pengelolaan anggaran daerah kini dapat diakses dan diawasi langsung oleh masyarakat luas,” kata Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalimantan Selatan Thaufik Hidayat di Banjarbaru beberapa waktu lalu.
Thaufik menuturkan tata kelola keuangan yang sehat tidak akan lengkap tanpa adanya transparansi, Pemkab Balangan membuka ruang seluas-luasnya bagi warga maupun pelaku usaha untuk mengetahui ke mana saja aliran dana daerah dialokasikan.
Menurutnya, penilaian tinggi dalam indikator transparansi keuangan pada penyerahan IPKD di Banjarbaru beberapa waktu lalu membuktikan bahwa Kabupaten Balangan serius dalam melibatkan publik sebagai fungsi pengawas.
Thaufik mengungkapkan, dengan dukungan sistem informasi yang terbuka, setiap rupiah anggaran daerah dapat dipastikan penggunaannya secara akuntabel.
Hal tersebut tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran demi kesejahteraan warga Balangan.
“Kita berharap berharap kemudahan akse informasi yang diterapkan oleh Pemkab Balangan bersama Kabupaten Tanah Laut dan Hulu Sungai Selatan dapat ditiru oleh daerah lain sebagai standar baru dalam keterbukaan informasi anggaran di Banua,” harapnya.
Diketahui melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), publik dapat melihat langsung proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Informasi mulai dari pengumuman tender, nilai pagu anggaran, jadwal pelaksanaan hingga pemenang proyek dibuka secara gamblang untuk menghindari praktik kongkalikong.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga hadir sebagai gerbang utama bagi masyarakat yang membutuhkan data dan dokumen resmi terkait kebijakan serta laporan keuangan pemerintah daerah.
Untuk memastikan masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran secara real-time dan transparan, pemerintah daerah telah mengoptimalkan dua layanan informasi digital utama yaitu bisa melalui LPSE Balangan.{{an/mb03]}
