JAKARTA – Ratusan ilmuwan dan aktivis menghadiri focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD) di kampus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (13/4). Aktivis HAM sekaligus Direktur Amnesty Indonesia, Usman Hamid dalam kesempatan tersebut menanggapi pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang menyinggung fenomena inflasi pengamat, yakni meningkatnya pihak-pihak yang menyampaikan opini tanpa keahlian dan data yang akurat.
Usman mengatakan pernyataan Teddy tersebut tidak kredibel karena pengamat justru jadi pihak yang membantu pemerintah untuk memahami masyarakat.
“Yang pertama, pernyataan itu sebenarnya tidak kredibel, karena para pengamat itu justru menjadi bagian penting dari aktor yang membantu pemerintah untuk mengerti apa yang terjadi di masyarakat,” ujar Usman kepada wartawan, seperti dikutip CNNIndonesia.com.
“Tanpa ada para pengamat, tidak mungkin pemerintah bisa memahami realitas sosial, ekonomi, politik, hukum secara objektif,” sambungnya.
Usman mengatakan tanggapan Teddy tersebut justru malah membuat kesan pemerintahan yang anti kritik.
“Jadi, pernyataan semacam itu hanya memperkuat kesan bahwa pemerintah anti kritik. Apalagi pada bulan Maret yang lalu, Presiden Prabowo menyampaikan akan menertibkan para pengamat dengan penilaian bahwa para pengamat dianggap memiliki motif-motif yang tidak murni,” ujarnya.
Ia juga menyinggung banyak komentar buruk yang dilontarkan pemerintahan sekarang kepada para pengamat.
“Dari mulai hanya karena kalah pemilu, demi mencari uang, atau membawa kepentingan asing. Jadi sebaiknya pernyataan seperti yang disampaikan oleh Seskab Teddy Wijaya itu ya disudahi lah,” katanya.
Sebelumnya, pernyataan soal ‘inflasi pengamat’ disampaikan Teddy karena ia menyebut sejumlah pengamat menyampaikan data keliru dan tidak sesuai kondisi sebenarnya.
“Sekarang ini, ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi, banyak sekali pengamat. Ada pengamat beras, tapi dia background-nya bukan di situ. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri, dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru,” kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/4).
Padahal, menurut Teddy, pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak, dengan penekanan pada pentingnya penyampaian yang berbasis data dan fakta.
“Jadi saya kira boleh kita berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat. Silakan beri kritik, tapi jangan sampai kita memberi statement yang mengarah pada kecemasan, membuat orang cemas terhadap negeri ini. Semuanya stabil, semuanya terkendali,” ucap Teddy. web
