BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan menyatakan kesiapan penuh dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Kalsel, H Muhidin, diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026 di Menara Selatan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, Jakarta, Selasa (7/4).
Dalam forum tersebut, Gubernur menegaskan bahwa Pemprov Kalsel siap bersinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, daerah, TNI/Polri, dunia usaha hingga masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla secara komprehensif.
“Pemprov Kalsel siap bekerjasama lintas sektor di daerah dalam pelaksanaan pencegahan karhutla tahun 2026, sebagai langkah antisipasi terhadap prakiraan kemarau panjang berdasarkan ramalan BMKG,” ujar Adi Santoso.
Ia juga menyampaikan pesan Gubernur yakni upaya menekankan pentingnya langkah preventif yang dilakukan secara masif dan terintegrasi sejak dini guna meminimalkan risiko kebakaran yang dapat berdampak luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi.
Selain itu, dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengendalian karhutla. Oleh karena itu, Gubernur berharap seluruh elemen masyarakat di Kalsel dapat turut berperan dalam menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran.
“Upaya masif ini harus mendapat dukungan luas dari masyarakat Kalimantan Selatan, karena pengendalian karhutla merupakan tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Melalui koordinasi yang kuat dan kolaborasi berkelanjutan, Pemprov Kalsel optimistis dapat menghadapi tantangan musim kemarau 2026 serta menekan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan secara signifikan. MC Kalsel/Fuz/ani
