BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas pelayanan publik, memperketat pengawasan terhadap potensi pungutan liar, dan meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat.
Hal ini mengemuka saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru Bulan April 2026 di Aula Gawi Sabarataan, Senin (6/4).
Rakor yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni ini juga dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan Penilaian Maladministrasi dan Opini Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025, yang diberikan kepada Dinas Sosial Kota Banjarbaru, RSD Idaman Banjarbaru dan SMP Negeri 5 Banjarbaru, serta Sosialisasi Upaya Pencegahan Kanker Leher Rahim (Kanker Serviks).
Dalam rapat tersebut, turut dibahas upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Seluruh perangkat daerah diharapkan memastikan pelayanan publik berjalan optimal tanpa hambatan, sekaligus mengedepankan budaya pelayanan yang humanis.
Penerapan budaya Senyum, Salam, dan Sapa (3S) menjadi salah satu poin penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan pemerintah yang ramah, cepat, dan profesional.
Selain itu, ditekankan pentingnya memastikan unit layanan publik tidak berada dalam kondisi kosong atau tidak siap melayani. Kehadiran petugas yang responsif dinilai menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Selain peningkatan kualitas layanan, rakor juga menyoroti upaya pencegahan praktik pungutan liar (pungli). Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan pengecekan secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah baik pada lingkup internal maupun pada layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh proses pelayanan publik berjalan transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik yang merugikan masyarakat.
Rakor tersebut juga menjadi momentum konsolidasi seluruh perangkat daerah dalam menyukseskan rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru. Seluruh instansi diminta mengambil peran aktif dan berkontribusi maksimal dalam setiap agenda yang akan dilaksanakan.
Di tengah dinamika kondisi ekonomi nasional, Sirajoni juga menyoroti pentingnya memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) sebagai fondasi kemandirian fiskal daerah.
“Dengan kondisi negara saat ini, PAD kita harus ditingkatkan. Kemandirian fiskal perlu menjadi prioritas kita bersama,” ujarnya.
Ia juga menilai penerapan sistem Work From Home (WFH) dapat menjadi salah satu strategi efisiensi, terutama dalam upaya penghematan energi listrik di lingkungan perkantoran pemerintah.
“Saya sepakat dengan sistem WFH, apalagi dalam konteks penghematan energi listrik di kantor-kantor. Budaya hemat listrik ini juga harus kita bangun bersama,” katanya.
Melalui rakor ini, lanjut dia, Pemko Banjarbaru mengharapkan seluruh perangkat daerah semakin solid dalam memperkuat pelayanan publik, menjaga integritas birokrasi, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif demi kepentingan masyarakat. ril/dio
