BANJARMASIN – Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskopumker) Kota Banjarmasin, Dr Machli Riyadi, menegaskan arah kebijakan strategis pasca-pelantikannya dengan memprioritaskan tiga sektor utama, yakni penguatan Koperasi Merah Putih (KMP), pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta penurunan angka pengangguran di Kota Banjarmasin.
Menurutnya, Diskopumker memiliki peran strategis karena mengampu program dari tiga kementerian sekaligus, yakni Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, dan Kementerian Ketenagakerjaan.
“Program yang dijalankan harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat sekaligus mendukung visi misi Walikota Banjarmasin dalam mewujudkan Banjarmasin Maju Sejahtera,” ujarnya.
Dia menegaskan, penguatan Koperasi Merah Putih menjadi prioritas utama dengan target operasional paling lambat tahun 2027. Program ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat ekonomi berbasis masyarakat.
Terlebih, konsep ini sejalan dengan pemikiran Bapak Koperasi Indonesia, Muhammad Hatta, yang menempatkan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan.
Saat ini, sebanyak 52 Koperasi Merah Putih telah terbentuk di 52 kelurahan di Kota Banjarmasin sebagai fondasi awal pengembangan ekonomi berbasis komunitas.
Untuk percepatan implementasi, dua kelurahan ditetapkan sebagai model representatif, yakni Kelurahan Pemurus Luar dan Kelurahan Tanjung Pagar.
“Ini akan menjadi contoh nyata koperasi ideal yang bisa direplikasi di kelurahan lain,” jelasnya.
Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan lahan, kapasitas SDM pengurus, serta akses permodalan.
Sebagai langkah konkret, Diskopumker akan menggelar pelatihan manajemen, keuangan, tata kelola, dan entrepreneurship pada 7–8 April 2026.
Di sektor UMKM, Machli menegaskan bahwa penguatan usaha mikro dan kecil menjadi fokus utama karena mendominasi struktur ekonomi daerah.
Sementara, jumlah usaha mikro dan kecil (NIB DPMPTSP): 62.872 unit. Jumlah usaha mikro (NIB DPMPTSP): 59.531 unit. Total seluruh usaha (berdasarkan NIB, termasuk usaha besar): 80.858 unit serta Pendataan usaha mikro oleh bidang: 27.371 unit
“Kami ingin pelaku UMKM benar-benar merasakan kehadiran pemerintah, baik melalui pendampingan, akses permodalan, maupun pembukaan pasar,” tegasnya.
Selanjutnya, sektor ketenagakerjaan, Machli menyoroti tingginya angka pengangguran di Banjarmasin yang mencapai 6,49 persen, lebih tinggi dari angka nasional sekitar 4,1 persen.
Berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin, jumlah pencari kerja saat ini mencapai 21.220 orang.
Untuk menekan angka tersebut, Diskopumker akan: Memperkuat peran Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis kebutuhan industri, Mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan Menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk rekrutmen massal pasca-Lebaran
“Kita tidak hanya mendorong masyarakat mencari kerja, tetapi juga menciptakan peluang kerja baru,” tegasnya. via
