BANJARBARU – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tahun 2026.
Program strategis ini kembali digelar sebagai upaya mencetak pemimpin birokrasi yang adaptif dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Keseriusan tersebut ditunjukkan melalui koordinasi intensif yang dilakukan jajaran BPSDMD Provinsi Kalsel dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Jakarta, Rabu (1/4).
Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan teknis dan substansi pelatihan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pembina pelatihan ASN tingkat nasional.
Kepala BPSDMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah menegaskan bahwa pelaksanaan PKN tahun 2026 ini tidak hanya berfokus pada rutinitas pelatihan, namun juga diarahkan untuk menghasilkan transformasi nyata dalam kepemimpinan birokrasi.
Menurut Faried, komunikasi yang terbangun dengan LAN RI menjadi kunci dalam menjaga kualitas penyelenggaraan, termasuk penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional.
“PKN ini bukan sekadar pelatihan, tetapi bagian dari upaya strategis untuk membentuk pemimpin yang mampu beradaptasi dan responsif terhadap dinamika pembangunan,” ujarnya.
Direncanakan berlangsung mulai 10 Juni hingga 15 Oktober 2026, PKN akan mengusung tema kepemimpinan adaptif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Fokus pembelajaran mencakup penguatan tata kelola pemerintahan yang resilien, khususnya dalam sektor pangan, kebencanaan, energi dan ekonomi.
Sebanyak 60 peserta akan mengikuti pelatihan ini yang berasal dari berbagai instansi, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimatan Selatan, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, maupun lembaga pemerintah tingkat pusat.
Keberagaman peserta diharapkan mampu memperkaya perspektif serta memperkuat jejaring kerja antarlembaga.
Di sisi lain, BPSDMD Kalsel juga tengah menargetkan peningkatan akreditasi kelembagaan menjadi kategori A pada tahun 2026.
Upaya tersebut dilakukan melalui pembenahan menyeluruh, mulai dari peningkatan kompetensi tenaga pengajar, penguatan sistem pembelajaran berbasis kebutuhan, hingga optimalisasi sarana dan prasarana pelatihan.
Faried menyampaikan optimisme bahwa langkah-langkah yang dilakukan akan berdampak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia aparatur di Kalimantan Selatan.
“Kami berkomitmen menghadirkan pelatihan yang berkualitas, sehingga mampu melahirkan pemimpin birokrasi yang profesional, inovatif dan memiliki daya saing,” tegasnya.
Sementara itu Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq memberikan apresiasi atas kesiapan Kalimantan Selatan kembali menyelenggarakan PKN dan dukungan itu menjadi bentuk kepercayaan terhadap kapasitas daerah dalam menjalankan program pengembangan kompetensi ASN secara optimal.
“Kami mengapresiasi komitmen dan kesiapan Kalimantan Selatan sebagai penyelenggara PKN. Ini menunjukkan bahwa daerah memiliki kemampuan yang baik dalam mendukung pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan,” ujarnya.
Pelaksanaan PKN 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang peningkatan kapasitas individu, tetapi juga mampu mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan inovatif yang berdampak langsung pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. MC Kalsel/dam/ani
