Nyata BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika setempat menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2027, di Banjarbaru, Senin (30/3).
Kegiatan ini dibuka Sekdaprov Kalsel, HM Syarifuddin dan mengatakan kegiatan ini sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
“Forum perangkat daerah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, serta memberikan dampak yan terukur dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain itu, melalui kegiatan ini berusaha memperkuat sinergi lintas perangkat daerah sehingga perencanaan yang dihasilkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dan saling mendukung.
Saat ini, menurut Sekda, Provinsi Kalsel telah menunjukkan capaian yang cukup baik dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kalsel berada pada kategori “baik”, namun masih terdapat sejumlah catatan penting yang harus menjadi perhatian bersama.
Menurut Sekda, diantaranya masih banyaknya aplikasi yang berdiri sendiri dan belum terintegrasi, keterbatasan interoperabilitas data serta belum meratanya infrastruktur TIK, khususnya jaringan intra pemerintah. Di sisi lain, masyarakat kini menuntut layanan yan semakin cepat, transparan dan langsung atau tanpa jeda (real time).
Selain itu, juga dihadapkan pada tuntutan nasional seperti implementasi SPBE terintegrasi, penguatan satu data indonesia, serta peningkatan keamanan siber. “Ini semua menuntut kita untuk bergerak lebih cepat, lebih terarah dan lebih kolaboratif,” jelas Syarifuddin.
Disampaikan Sekda, ada beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian utama Dinas Kominfo Provinsi Kalsel ke depan, yaitu integrasi SPBE lintas perangkat daerah, penguatan satu data Kalsel, keamanan informasi dan persandian, pemerataan infrastruktur TIK, komunikasi publik yang adaptif serta transformasi layanan digital menuju platform yang terintegrasi.
Isu-isu tersebut, menurut Sekda, harus dijawab melalui perencanaan yang matang, terukur dan berbasis data.
“Saya perlu menekankan beberapa arah kebijakan yang perlu menjadi perhatian bersama, meliputi perencanaan harus berbasis data yang valid dan selaras antara provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.
Kedua, kita harus menghindari duplikasi aplikasi dan sistem yang tidak terintegrasi. karena hal tersebut tidak hanya tidak efisien, tetapi justru dapat menghambat pelayanan, dan ketiga, perlu didorong penggunaan platform bersama untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan efektivitas layanan.
Melalui forum ini, Sekda juga berharap dapat dihasilkan program prioritas dinas komunikasi dan informatika tahun 2027 yang fokus, realistis dan berdampak nyata serta komitmen bersama untuk mewujudkan integrasi sistem antara Pemprov dan kabupaten/kota.
“Keberhasilan kita ke depan akan diukur dari sejauh mana kita mampu mewujudkan integrasi, efisiensi dan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya
Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat, kolaborasi yang solid, serta keberanian untuk melakukan perubahan. “Saya berharap forum dapat menghasilkn keputusan yang konkret, implementatif dan dapat segera ditindaklanjuti,” tutup Sekda.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Dr HM Muslim, Tenaga Ahli Gubernur (TAG), H Ibnu Sina, perwakilan SKPD lingkup Provinsi Kalsel serta perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Se-Kalsel. rin/adpim/ani
