RANTAU,- Bupati Tapin H Yamani bersama Gubernur Kalsel H Muhidin dan kepala daerah di Kalimantan Selatan, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan, bertempat Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Selasa (31/03/26).
Dalam penyerahan itu Bupati Tapin H Yamani didampingi Sekretaris daerah H Unda Absori bersama para asisten, staf ahli dan jajaran pejabat dilingkungan Pemkab Tapin lainnya.
Gubernur Kalsel H Muhidin mengatakan, penyerahan laporan keuangan ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Kita bersama-sama telah menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah. Nanti akan diperiksa kurang lebih 60 hari, atau sekitar dua bulan. Mudah-mudahan laporan kita rapi dan tidak ada kekurangan,” ujarnya.
H. Muhidin juga mengungkapkan, bahwa masih terdapat beberapa daerah yang sebelumnya belum menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Ia berharap dalam proses pemeriksaan kali ini, seluruh kekurangan tersebut dapat segera diselesaikan.
“Kalau ada yang belum lengkap, mudah-mudahan dalam waktu pemeriksaan ini bisa dirapikan semuanya, termasuk yang terdahulu juga bisa diselesaikan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Andriyanto, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima sebanyak 14 LKPD unaudited dari pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.
“Alhamdulillah, kami telah menerima 14 laporan LKPD unaudited. Sesuai mandat undang-undang keuangan negara, kami diberi waktu 60 hari sejak laporan diterima untuk menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),” ujarnya.
Andriyanto menambahkan, hasil pemeriksaan tersebut direncanakan akan disampaikan pada 26 Mei 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban BPK sebagai auditor eksternal.
Lebih lanjut, Andriyanto mengungkapkan, bahwa saat ini terdapat sejumlah indikasi permasalahan yang masih bersifat sementara dan belum menjadi temuan final. Hal tersebut akan ditindaklanjuti dalam pemeriksaan lanjutan.
“Indikasi permasalahan yang kami sampaikan masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan lanjutan akan kami lakukan selama 20 hari, mulai 5 April hingga 2 Mei,” tambahnya.
Sementara itu Bupati Tapin H Yamani mengatakan, penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang wajib disampaikan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
Penyerahan LKPD ini disampaikan sebagai komitmen dari penguatan transparansi dan auntabilitas pemerintah daerah kabupaten Tapin. “Semoga dalam hasil pemeriksaan LKPD nanti, kita bisa meraih opini wajar tanpa pengecualian,” ujarnya.{[her/mb03]}
