JAKARTA – Center of Economics ad Law Studies (Celios) memperkirakan potensi kerugian negara bisa mencapai Rp1,75 triliun per minggu imbas pemborosan makanan yang terbuang dari program makan bergizi gratis (MBG).
Peneliti Celios Isnawati Hidayah mengatakan potensi kerugian negara dari program prioritas Presiden Praowo Subianto itu akan terus menggulung, seiring dengan jumlah target penerima manfaat yang mencapai 82,9 juta.
Berdasarkan skenario Celios, jika pemerintah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, maka makanan yang terbuang bisa mencapai minimal 86 juta porsi dan maksimal 175 jta porsi.
“Dan kalau potensi uangnya seperti apa, dengan skenario minimal itu adalah bisa Rp861 miliar [per minggu], dan kalau maksimal atau skenario maksimal itu adalah Rp1,75 triliun per minggu,” jelas Isnawati dikutip pada Kamis.
Adapun jika menggakan skenario pada Februari 2026, ujar dia, maka setidaknya terdapat 62,2 juta porsi yang terbuang imbas program MBG atau setara Rp622 miliar setiap pekan dengan skenario minimal.
Namun, jika menggunakan skenario maksimal, maka akan ada sekitar 127 juta porsi ata sekitar Rp127 triliun setiap pekan potensi uang yang terbuang. Dengan potensi pemborosan yang bisa menembus Rp1,75 triliun per pekan, Celios mendesak pemerintah melakukan moratorium dan reformasi total terhadap program MBG.
“Langkah apa yang harus diperhatikan atau diambil pemerintah? Tentunya, Celiosselalu konsisten untuk ini, yaitu adalah moratorium dan reformasi total dari MBG,” tuturnya.
Menurut Isnawati, program ini harus dijalankan dengan pendekatan yang tepat sasaran, bukan sekadar mengejar jumlah penerima. Dia juga menekankan pentingnya audit terbuka, transparansi penggunaan anggaran, serta evaluasi menyelurh terhadap program ini.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan dana yang dicairkan ke setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur untuk program MBG rata-rata mencapai hampir Rp1 miliar per bulan.
Dari jumlah tersebut, sekitar 70% digunakan untuk pembelian bahan baku. Kemudian, 20% dialokasikan untuk biaya operasional termasuk gaji relawan. “Dan 10% diberikan untuk insentif bagi mereka yang kemudian membangun SPPG di setiap lokasi,” ujar Dadan dalam Indonesia Economic Outlook 2026.
Dadan menjelaskan, pencairan dana tersebut ditopang oleh besrnya alokasi anggaran BGN pada 2026. Tahun ini, BGN memperoleh pagu anggaran Rp268 triliun ditambah dana cadangan Rp67 triliun sehingga totalnya mencapai sekitar Rp335 triliun Adapun, sebanyak 93% dari total anggaran itu disalurkan langsung oleh BGN melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke SPPG yang tersebar di seluruh provinsi.
Menurut Dadan, sebaran jumlah SPPG di setiap provinsi mencerminkan besarnya perputaran uang di daerah. Dengan pola penyaluran tersebut, BGN memproyeksikan uang yang sudah beredar di masyarakat dalam 1,5 bulan terakhr telah mencapai sekitar Rp29 triliun dan tersebar merata di seluruh provinsi. bisn/mb06
