BANJARMASIN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Banjarmasin mendatangi Balaikota Banjarmasin, Rabu (18/2). Mereka menyampaikan 12 poin tuntutan, terkait kebijakan penggunaan anggaran yang dinilai tidak pro rakyat.
Mereka membentangkan spanduk yang bertuliskan; ‘Evaluasi Prioritas Penggunaan Anggaran Daerah dan 500 Tahun Banjarmasin Belum Sejahtera’.
Dalam orasinya, salah satu mahasiswa bernama Fajar Arifin mendesak Pemko Banjarmasin yang kini dipimpin Walikota H Muhammad Yamin dan Wakilnya Hj Ananda agar lebih terbuka dalam penggunaan anggaran dan pro rakyat.
“Kami sangat menyayangkan lagi dimana momentum pemerintah kota yang tidak peka dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran,” ujar Fajar Arifin.
Sebagai contoh, lanjut dia, di antaranya penghapusan penerima PBI BPJS dan pengurangan bonus atlet. Di sisi lain pemko malah membeli mobil dinas listrik, menganggarkan membeli kamera konten, bahkan membuat acara seremonial di luar daerah (Bali, Red).
Melalui tuntutan ini, mahasiswa ingin transparansi terhadap kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran. “Kami ingin masyarakat juga mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah agar pemerintah juga lebih peka dengan kondisi masyarakatnya,” tuturnya.
Sementara, Walikota Banjarmasin H Muhammad Yamin mengungkapkan, bahwa aspirasi para mahasiswa ini sebagai motivator bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan pembangunan. “Yang viral seperti mobil listrik kami jelaskan bahwa hal itu sudah sesuai kebutuhan saat ini, untuk efesiensi jangka panjang, dan kami bisa memahaminya,” katanya.
Selanjutnya, pengadaan kamera konten telah dipending dan dievaluasi karena dianggap belum urgent. Selain itu rehab ruang smoking untuk kenyamanan tamu.
Pihaknya juga telah melakukan pengawasan dan penerapkan sanksi bagi ASN yang ‘nakal’, tidak disiplin ataupun selingkuh yang dianggap mencoreng etika pegawai. “Kami melakukan sanksi disiplin dan saya pun terus monitoring seluruh ASN mengingat ASN digaji dari uang rakyat,” tutupnya. via
