BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menerapkan strategi layanan “jemput bola” di ruang publik untuk mendukung peningkatan program keluarga berencana (KB).
Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua TP Posyandu Kota Banjarmasin Hj Neli Listriani di Banjarmasin, Selasa, menyampaikan, pola lama pelayanan KB yang pasif dinilai tidak lagi relevan dengan dinamika masyarakat perkotaan.
Karenanya, Pemkot Banjarmasin melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin dan TP Posyandu serta Tim Penggerak PKK didukung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalsel mulai menggeser pendekatan dengan membawa layanan langsung ke ruang publik.
“Agar akses kesehatan reproduksi tak terhambat jarak, waktu maupun stigma,” ujarnya.
Maka kegiatan pelayanan KB pun dibuka di Taman Terbuka Hijau RPTRA Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, sebagai bentuk sinergi lintas level pemerintahan dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan reproduksi.
“Pelayanan KB tidak boleh menunggu warga datang. Pemerintah harus hadir lebih dekat, memastikan setiap keluarga mendapat akses, informasi, dan pendampingan yang layak,” ungkap Neli.
Menurut dia, keterbatasan waktu, jarak dan antrean kerap menjadi penghalang utama warga mengikuti program KB, meski kebutuhan dan kesadaran sudah ada.
Melalui strategi layanan “jemput bola” di ruang publik, warga dapat mengakses berbagai metode kontrasepsi seperti pil, suntik, implan, IUD, kondom, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis.
Model ini dinilai efektif karena memanfaatkan kekuatan kolaborasi antara pemerintah kota, kader, dan BKKBN, sekaligus menjawab kelemahan sistem layanan konvensional yang kerap kurang fleksibel bagi masyarakat perkotaan dengan mobilitas tinggi.
Namun demikian, tantangan masih ada. Minimnya literasi kesehatan reproduksi dan anggapan bahwa KB adalah isu privat berpotensi menghambat partisipasi warga.
Di sisi lain, tingginya aktivitas masyarakat di ruang terbuka justru membuka peluang besar bagi pemerintah untuk melakukan edukasi langsung, persuasif, dan berkelanjutan.
“Di sini warga bisa bertanya, berdiskusi dan memilih metode sesuai kondisi kesehatannya tanpa rasa sungkan,” ujar Neli.
Sebagai solusi jangka panjang, TP PKK bersama BKKBN akan memperluas layanan serupa ke kecamatan lain, memperkuat edukasi berbasis komunitas, serta meningkatkan kapasitas kader agar mampu menjadi ujung tombak informasi yang akurat.
“Ini bukan semata soal kontrasepsi, tetapi tentang kesiapan keluarga fisik, mental dan ekonomi yang akan menentukan kualitas generasi Banjarmasin ke depan,” kata Neli. ant
