BANJARMASIN – Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR, secara resmi menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) tahun 2026 ,di kantor BPKPAD Banjarmasin, Senin (9/2/2026)
Penyerahan ini sebagai dimulainya pemungutan pajak di Kota Banjarmasin. Dalam kegiatan tersebut, walikota juga menerima Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) wilayah Banjarmasin Utara Tahun 2025 yang merupakan hasil kolaborasi strategis antara BPKPAD Kota Banjarmasin dengan Kantor BPN Banjarmasin.
Yamin menegaskan, pelayanan perpajakan yang prima dimulai dari distribusi administrasi yang cepat dan akurat. Ia meminta seluruh jajaran kewilayahan untuk bergerak aktif.
“Saya mengharapkan peran aktif para Camat dan Lurah untuk memastikan SPPT PBB-P2 dapat didistribusikan ke Ketua RT secara tepat waktu, yang selanjutnya segera disampaikan kepada seluruh masyarakat,” tegasnya.
Tahun ini, pemko mencetak sebanyak 107.703 lembar SPPT dengan total nilai ketetapan mencapai Rp48.384.190.557 lembar. Walikota juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin atas tersusunnya Peta ZNT Banjarmasin Utara. Menurutnya, data ini bukan sekadar peta, melainkan fondasi keadilan bagi warga. “Data ZNT ini sangat penting sebagai dasar nilai tanah yang objektif dan transparan dalam mendukung perencanaan pembangunan serta kebijakan daerah yang lebih adil dan akuntabel.
Yamin menekankan bahwa sinergi antar-instansi adalah kunci utama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern.
“Sinergi ini adalah langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data dan kolaborasi. Semoga kerja sama ini terus berlanjut demi mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo merincikan dari jumlah tersebut, terbanyak SPPT di Banjarmasin Selatan sebanyak 29.835, Banjarmasin Utara 26.719 lembar, Banjarmasin Timur 21.638 Barat 14.706 lembar dan Tengah 11. 719 lembar. “Kami memberitahukan kepada masyarakat agar melakukan kewajibannya untuk membayar SPPT,” katanya.
Menurutnya, dari data tersebut juga telah ada up grade data tanah kosong yang telah ada bangunannya atau adanya peningkatan bangunan. ” Kami berharap kepada masyarakat sebelum jatuh tempo di bulan agustus dan akan ada keringanan pembayaran serta tunggakan,” tuturnya.
Sementara, Lurah Murung Raya, Sugeng mengatakan sejauh ini kepatuhan masyarakat dalam membayar SPPT tahunan semakin membaik. “Hal ini karena setiap kali ada pertemuan kami selalu menyosialisasikan agar tepat waktu membayar SPPT dan mereka pun sudah memahami pentingnya pembayaran pajak untuk pembangunan,” ujarnya. via
