BANJARBARU – Menyikapi serangkaian bencana banjir yang melanda Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam beberapa tahun terakhir, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel Firman Yusi mengajukan usulan perlindungan konkret bagi pelaku usaha perikanan.
Firman Yusi menduga perubahan iklim menjadi faktor penyebab meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana tersebut, yang secara signifikan menggerus mata pencaharian masyarakat di sektor perikanan.
Hal ini disampaikannya saat Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel Tahun 2027 yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel di Fave Hotel Banjarbaru, Kamis (5/2).
Ia menyatakan, banjir besar tidak hanya merusak infrastruktur dan menurunkan kualitas air, tetapi juga langsung menghantam tulang punggung ekonomi banyak keluarga, khususnya pembudidaya ikan dan nelayan tangkap.
Kerugian akibat kematian massal ikan seperti yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala, keramba jebol, meluapnya kolam dan tambak atau tidak bisa melaut selama cuaca ekstem membuat banyak usaha perikanan terancam gulung tikar.
“Dampak perubahan iklim itu nyata dan berulang. Kita tidak bisa hanya sekadar menanggung kerugian setiap tahun dengan bantuan sosial pada korban bencana. Perlindungan melalui instrumen keuangan dan jaminan sosial harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.
Firman pun mengusulkan dua kebijakan utama kepada Pemerintah Provinsi Kalsel, yakni Asuransi Usaha Perikanan Budidaya dan BPJS Ketenagakerjaan bagi Nelayan Tangkap.
“Pemerintah provinsi di dorong untuk memprogramkan atau mensubsiasi premi asuransi bagi pembudidaya ikan (di keramba, kolam, atau tambak). Asuransi ini akan memberikan perlindungan atas kerugian akibat bencana alam, seperti banjir, kekeringan, atau wabah penyakit yang di picu cuaca ekstrem,” katanya.
Kemudian, lanjut dia, BPJS Ketenagakerjaan bagi Nelayan Tangkap tradisional dan kecil yang selama ini rentan karena tidak memiliki jaminan sosial saat tidak bisa melaut akibat cuaca buruk atau musim paceklik ekstrem.
“Sata mengusulkan agar Pemprov Kalsel memfasilitasi atau membantu pemberian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya untuk manfaat jaminan kehilangan pekerjaan sementara, kecelakaan kerja atau jaminan hari tua bahkan jaminan kematian,” ucapnya.
Selain dua usulan kebijakan tersebut, Firman juga menekankan pentingnya program diversifikasi sumber penghasilan bagi nelayan tangkap.
“Ketika cuaca ekstrem membuat mereka tidak bisa melaut, harus ada alternatif ekonomi. Pelatihan dan pendampingan untuk budidaya rumput laut, pengolahan hasil perikanan, atau usaha berbasis darat lainnya perlu digencarkan sebagai bantalan sosial,” paparnya.
Ia berharap usulan ini dapat didiskusikan secara serius dalam pembahasan anggaran dan program kerja SKPD terkait, seperti dinas kelautan pan Perikanan dan dinas tenaga kerja.
“Tujuannya membangun ketahanan ekonomi masyarakat pesisir dan perairan Kalsel yang lebih tangguh menghadapi ketidakpastian iklim di masa depan,” pungkasnya. rds
