BANJARMASIN – Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BULD DPD RI) melaksanakan kegiatan dialog daerah bersama para pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (6/2).
Dialog di Ruang Rapat Gedung Rektorat Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan (IBITEK) ini dalam rangka pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda terkait penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan menjembatani kepentingan pusat dan daerah, serta mencari solusi atas disharmoni regulasi yang menghambat penyelenggaraan pendidikan.
Pimpinan BULD DPD RI Dr Drs Marthin Billa MM menyampaikan, masih terdapat kendala berupa disharmoni regulasi antara kebijakan pusat dan daerah.
“BULD DPD RI hadir untuk mendengar langsung masukan dari daerah agar regulasi terkait penyelenggaraan pendidikan lebih harmonis dan adaptif terhadap kebijakan nasional,” ujarnya.
Menurutnya, BULD juga turut hadir untuk mendengar, menimbang, dan merumuskan kembali arah kebijakan pendidikan daerah agar tetap sejalan dengan amanat Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan tanggung jawab negara atas pendidikan bersifat utuh dan tidak terfragmentasi.
Sementara, anggota DPD RI perwakilan Kalsel H Gusti Farid Hasan Aman SE Akt MBA mengaku melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan sejumlah peraturan daerah di Kalsel.
“Kegiatan ini kami lakukan dalam kapasitas saya sebagai anggota Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Salah satu hal yang cukup menarik dan menjadi perhatian adalah adanya masukan terkait tunjangan kinerja,” katanya.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, lanjut dia, tunjangan kinerja tersebut belum dibayarkan hampir selama lima tahun.
“Persoalan ini tentu menjadi catatan serius dan akan kami bawa untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat di Jakarta bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” ucapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Fakta di lapangan menunjukan masih banyak peraturan yang ditetapkan di tingkat pusat, namun tidak dapat dilaksanakan secara optimal di daerah. Disarmonisasi inilah yang ke depan perlu dicarikan solusi bersama,” katanya.
Ia mengungkapkan, kegiatan pemantauan ini tidak hanya dilakukan di Kalimantan Selatan, tetapi juga secara paralel di beberapa daerah lain, seperti Sulawesi Utara dan Jambi.
Seluruh hasil pemantauan dari berbagai daerah tersebut akan dihimpun, kemudian dibahas secara komprehensif dalam rapat di Jakarta, dan selanjutnya akan dibawa ke tingkat pleno DPD RI sebagai bahan masukan kepada Presiden Republik Indonesia.
Dalam diskusi itu, sejumlah narasumber turut hadir dan menyoroti tantangan penyelenggaraan pendidikan di Kalsel, di antaranya Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel Firna Arsika STP Mec Dev yang menyoroti jika partisipasi anak untuk bersekolah masih rendah, yakni 60 persen anak mengalami putus sekolah. rds
