JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin menyatakan mendukung kebijakan nasional terkait piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) guna mewujudkan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, transparan dan akuntabel.
Dukungan itu ditunjukkan melalui kehadiran langsung Gubernur Kalsel, H Muhidin dalam kegiatan Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemda yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI, di Kemendagri RI Jakarta, Selasa (3/2).
Gubernur Kalsel, H Muhidin menyatakan Pemprov Kalsel siap mendukung langkah pemerintah pusat untuk memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran perlindungan sosial bagi keluarga penerima manfaat di banua.
“Kami siap memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan digitalisasi bansos dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucap Gubernur H Muhidin didampingi Kepala Dinas Sosial Kalsel, Muhammad Farhanie.
Gubernur Kalsel H Muhidin hadir bersama 24 Gubernur lainnya di Indonesia serta 41 Bupati/Walikota mengikuti langsung arahan Menteri Dalam Negeri RI melalui Wakil Menteri, Ribka Haluk terkait pentingnya dukungan kepala daerah dalam kegiatan perluasan piloting digitalisasi bansos.
Bukan hanya itu, sosialisasi yang merupakan upaya pemerintah pusat dalam melakukan transformasi ketepatan sasaran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) ini diawali arahan dari Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut B Panjaitan.
Dalam arahannya, Luhut menegaskan bahwa transformasi digital merupakan kunci dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan perlindungan sosial.
Dalam sesi pemaparan, sejumlah menteri dan kepala lembaga menyampaikan materi strategis, antara lain mengenai urgensi digitalisasi bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, peran transformasi tata kelola bansos, integrasi Satu Data Indonesia.
Kemudian, penguatan sistem pertukaran data dan infrastruktur digital, serta peran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dalam mewujudkan data penerima bansos yang akurat.
Kegiatan juga diisi pemaparan rancangan piloting digitalisasi bansos secara end to end serta peran pemerintah daerah dalam mendukung implementasinya.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Kalsel berharap dapat memperkuat kesiapan daerah dalam mendukung kebijakan nasional digitalisasi bansos, sekaligus mendorong sinergi lintas sektor guna meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan sosial bagi masyarakat. adp/ani
