RANTAU,- Wakil Bupati Tapin H Juanda melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) dengan Ombudsman Republik Indonesia bersama dengan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta. Selasa, 27 Januari 2026.
Penandatanganan nota kesepakatan tersebut bertujuan, untuk memperkuat sinergi dan kerja sama antara Ombudsman Republik Indonesia dan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, pencegahan maladministrasi, serta penguatan pengawasan pelayanan publik di daerah.
Kehadiran Wakil Bupati Tapin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapin, dalam mendukung peran Ombudsman Republik Indonesia, khususnya dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
Melalui nota kesepakatan ini, diharapkan terjalin koordinasi yang lebih efektif antara Ombudsman Republik Indonesia dan pemerintah daerah, terutama dalam hal pertukaran data dan informasi, peningkatan kapasitas aparatur, penanganan laporan masyarakat, serta upaya pencegahan maladministrasi secara berkelanjutan.
“Untuk itu penilaian kepatuhan merupakan bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh ombudsman RI yang bertujuan untuk mendorong pencegahan maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tambahnya.
Sementara itu Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk Pemerintah Kabupaten Tapin, atas komitmen dan dukungan yang diberikan.
“Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan perlindungan hak-hak masyarakat di daerah,” kata Kepala Ombudsman RI di Jakarta.{[her/mb03]}
