PARINGIN-Bupati Balangan, Kalimantan Selatan, Abdul Hadi melakukan rotasi penting terhadap sejumlah pejabat Eselon II mulai dari jabatan Sekretaris Daerah, hingga para kepala dinas di lingkungan pemerintah kabupaten setempat.
“Pelantikan atau rotasi ini sebagai momentum penting bagi kita dalam memperkuat kinerja birokrasi daerah, terlebih dengan sudah adanya sekda definitif,” kata Abdul Hadi di Balangan.
Bupati Abdul Hadi menuturkan, sebelumnya posisi tersebut tidak diisi pejabat definitif, karena posisi pejabat pratama dan eselon II merupakan pilar birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan.
Bupati Balangan berharap, para pejabat yang baru dilantik mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Efektivitas dan efisiensi di Kabupaten Balangan dalam pelayanan publik harus semakin berjalan dengan baik setelah adanya pejabat definitif ini,” harapnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Hadi juga menginstruksikan secara khusus kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH) yang baru agar lebih memperhatikan tata kelola kebersihan, terutama di ruang-ruang publik agar bisa dinikmati warga.
Diketahui pejabat yang baru dilantik yaitu Fakhriyanto sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Akhmad Fauzi sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Balangan, Tamrin sebagai Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.
Kemudian Aidinnor sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Balangan, Syaifuddin Tailah sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan, Muhammad Nor sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan serta Tuhalus sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setda Balangan.
Terakhir Ahmad Sauki sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Rizianor Fauzi sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Herlina sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Rahmadi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.{[an/mb03]}
