BANJARMASIN – Banjir yang kembali merendam permukiman warga di kawasan Jalan Hikmah Banua, Gang Serumpun, Kelurahan Sungai Lulut, menjadi sinyal kuat bahwa persoalan normalisasi sungai di Kota Banjarmasin masih membutuhkan penanganan menyeluruh dan berkelanjutan.
Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR, turun langsung ke lokasi terdampak pada Minggu (11/1) siang, memastikan penanganan tidak berhenti pada bantuan darurat semata.
Bersama anggota DPRD Kota Banjarmasin Daerah Pemilihan Banjarmasin Timur serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Kehadiran lintas unsur ini dimaksudkan untuk memetakan persoalan banjir secara langsung, sekaligus menyusun langkah penanganan yang lebih terukur bagi kawasan rawan genangan.
Gang Serumpun menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian khusus karena posisinya yang cukup rentan saat debit air sungai meningkat. Selain berdampak pada aktivitas harian warga, genangan air juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan kerugian ekonomi.
Ia menegaskan kehadiran pemerintah di tengah warga terdampak merupakan bentuk tanggung jawab moril, sekaligus upaya memastikan solusi yang disiapkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Kami tidak ingin hanya datang membawa bantuan lalu selesai. Kami ingin melihat langsung apa persoalannya dan apa yang bisa diperbaiki agar banjir seperti ini tidak terus berulang,” ujar Yamin saat berdialog dengan warga dan tim teknis di lokasi.
Selain meninjau kondisi permukiman, Yamin juga melihat langsung kemungkinan kendala pada sistem drainase yang menghambat aliran air. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari langkah awal untuk merumuskan penanganan jangka pendek, sembari menyiapkan solusi yang lebih permanen.
Dia mengapresiasi keterlibatan sektor swasta dan jaringan media yang turut menunjukkan kepedulian sosial terhadap warga terdampak banjir.
Sinergi antara pemerintah, legislatif, dan pihak swasta menjadi kekuatan penting dalam penanganan bencana di tingkat lokal. Kolaborasi tersebut memungkinkan respons yang lebih cepat dan meringankan beban masyarakat di masa sulit.
Ia mengakui masih adanya tantangan dalam pengelolaan air sungai, terutama di kawasan permukiman padat. Kondisi drainase yang belum optimal serta keterbatasan ruang menjadi faktor yang memperparah genangan saat air sungai meluap.
“Kita berharap air ini bisa segera kembali ke sungai dan surut. Tapi ke depan, persoalan ini harus kita benahi bersama, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga dengan dukungan dan kesadaran masyarakat,” tambahnya.
Dengan keterlibatan DPRD dan SKPD teknis, peninjauan ini membuka peluang untuk menyusun langkah lanjutan, mulai dari normalisasi saluran air, perbaikan drainase, hingga penyesuaian kebijakan dan anggaran penanganan banjir di wilayah rawan.
Pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan penanganan tidak akan berhenti pada respons darurat, melainkan mengarah pada solusi yang lebih rasional dan berkelanjutan.
Yamin mengingatkan bahwa tanpa penanganan terpadu, banjir berpotensi terus berulang dan menimbulkan dampak yang lebih besar, baik bagi lingkungan maupun kesejahteraan warga. “Banjir ini bukan hanya persoalan hari ini. Kalau tidak kita tangani bersama, dampaknya bisa lebih besar ke depan,” tegasnya. via
