SURABAYA – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) dalam rangka studi komparasi terkait penguatan tata kelola hak dan kewajiban anggota DPRD, Jumat (19/12) siang.
Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel Habib Hamid Bahasyim ini bertujuan memperoleh referensi dan pemahaman komprehensif mengenai implementasi kebijakan kelembagaan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Habib Hamid menjelaskan, studi komparasi dilakukan untuk mempelajari praktik yang telah berjalan serta mengevaluasi aspek yang masih memerlukan penyesuaian agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan aturan dan prinsip kehati-hatian.
“Pada kunjungan ini, kami menggali informasi mengenai kebijakan yang telah dapat dilaksanakan, serta hal-hal yang masih perlu di kaji lebih lanjut agar penerapannya benar-benar sesuai regulasi dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Ia menyebutkan, beberapa hal yang dibahas mencakup mekanisme pendukung pelaksanaan tugas anggota DPRD, seperti pengaturan kegiatan kedewanan, pelaksanaan reses, serta aktivitas lain yang berkaitan langsung dengan fungsi representasi dan pengawasan di daerah pemilihan.
Menurutnya, meskipun terdapat kesamaan pengaturan dalam tata tertib DPRD, setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga memerlukan pembahasan yang matang sebelum diterapkan.
“Beberapa kebijakan di daerah lain memang telah berjalan, namun tentu tidak serta-merta bisa diterapkan. Perlu kajian dan kesepahaman bersama agar tetap selaras dengan tugas pokok dan fungsi DPRD,” jelasnya.
Ia menegaskan, hasil kunjungan kerja tersebut akan dibahas secara internal bersama Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalsel untuk dirumuskan secara bijak dan terarah.
“Hasil dari studi komparasi ini akan kami diskusikan bersama banmus, sehingga setiap kebijakan yang di ambil benar-benar terukur, bertanggung jawab, dan tidak keluar dari koridor tugas sebagai wakil rakyat,” tegasnya.
Habib Hamid berharap melalui studi komparasi ini DPRD Kalsel dapat terus meningkatkan kualitas kelembagaan, serta memastikan setiap kebijakan yang dijalankan mendukung pelaksanaan tugas DPRD secara profesional, akuntabel, dan aman. rds
