BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin mengharapkan aparat pengawasan di Kalsel hendaknya melakukan pengawasan secara ketat sejak perencana dalam rangka mencegah penyimpangan anggaran dari awal.
“Saya juga berharap pengawasan oleh aparat pengawasan di Kalsel telah dilaksanakan terhadap tata kelola pemerintahan secara transparan, akuntabel, efektif,” tandasnya di Banjarmasin, Kamis (18/12).
Hal itu terungkap dalam sambutan tertulis Gubernur Kalsel, H Muhidin yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso pada pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) APIP Provinsi Kalsel tahun 2025.
Gubernur H Muhidin juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rakorwasda yang diikuti oleh seluruh Inspektorat kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dinilai strategis sebagai forum konsolidasi pengawasan daerah dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan.
Muhidin berharap, melalui Rakorwasda ini dapat dirumuskan satu rekomendasi bersama sebagai langkah konkret dalam memantapkan kolaborasi pengawasan, baik antara institusi pengawas internal maupun eksternal.
“Melalui rapat koordinasi pengawasan daerah ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antar lembaga pengawas, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Gubernur menekankan bahwa penguatan kolaborasi pengawasan menjadi kunci dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung dan menyukseskan program strategis nasional serta program strategis daerah agar dapat terlaksana secara efektif, efisien dan tepat sasaran.
Melalui Rakorwasda dan pemutakhiran data TLHP APIP Tahun 2025 ini, Pemprov Kalsel berharap peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin optimal dalam mengawal pembangunan, mencegah terjadinya penyimpangan serta mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan berintegritas.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen menjelaskan pelaksanaan Rakorwasda dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) APIP Provinsi Kalsel dalam rangka menyamakan persepsi aparat pengawasan.
Menurut Dayan (sapaan akrabnya), agenda pertama merupakan forum Rakorwasda yang diisi dengan pemaparan dan penguatan kebijakan pengawasan dari sejumlah lembaga pengawas dan penegak hukum tingkat nasional.
Menurut Akhmad Fydayeen, kehadiran berbagai lembaga tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan sinergi pengawasan antara pusat dan daerah.
Agenda kedua difokuskan pada pemutakhiran dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan, termasuk penyamaan persepsi antara Inspektorat Provinsi dan Inspektorat kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Ia menambahkan, melalui koordinasi yang intensif tersebut, rekomendasi hasil pengawasan yang sebelumnya belum ditindaklanjuti diharapkan dapat segera diselesaikan secara optimal.
Melalui pelaksanaan Rakorwasda dan pemutakhiran data TLHP APIP Tahun 2025 ini, Dayan berharap kualitas pengawasan internal daerah semakin meningkat, sejalan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan berintegritas. MC Kalsel/Fuz/ani
