JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna pemenuhan belanja pendidikan sesuai mandatory budget terus menjadi prioritas dalam pembahasan APBD 2026.
Meski saat ini anggaran pendidikan Kalsel belum sepenuhnya mencapai batas minimal yang ditetapkan undang-undang, Banggar menekankan selisih yang tersisa semakin kecil dan akan dievaluasi kembali agar penyesuaian penuh dapat segera diwujudkan pada tahun 2026.
Rombongan Banggar DPRD Kalsel menyambangi Kemendagri, di Jakarta, Kamis (11/12) untuk melakukan konsultasi terkait dokumen APBD tahun anggaran (TA) 2026 yang telah lebih dulu mereka ajukan untuk dievaluasi.
Konsultasi ini berlangsung di Direktorat Jendeal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah sebagai bagian dari tahapan finalisasi sebelum APBD 2026 ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, HM Alpiya Rakhman yang memimpin rombongan mengatakan kunjungan ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan langsung dari Kemendagri.
“Kami berarap mudah-mudahan kedepan ini bisa cepat selesai evaluasi dari Kemendagri sehingga dari Banggar, bisa membahas kembali apa-apa kira-kira yang menjadi rekomendasi-rekomendasi dari kemendagri untuk perbaikan-perbaikan APBD yang sudah disusun oleh Pemprov Kalsel,” ujarnya.
Alpiya menyebutkan beberapa isu strategis yang turut dibahas, termasuk kelanjutan proyek multiyears dan pemenuhan belanja wajib sektor pendidikan.
Menurutnya, DPRD Kalsel memandang perlunya penyesuaian lanjutan agar alokasi pendidikan dapat segera memenuhi mandatory spending sehingga pelayanan publik di sektor tersebut semakin optimal.
Analis Kebijakan Ahli Pertama Subdit Wilayah III Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Dilla Novita Rizki, memberikan apresiasi kepada Provinsi Kalsel karena menjadi salah satu daerah yang paling awal menyerahkan dokumen APBD 2026.
Dilla menilai langkah cepat tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dan DPRD Kalsel dalam memastikan proses evaluasi berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan.
Banggar memastikan seluruh catatan dari Kemendagri akan menjadi rujukan penting sebelum APBD tahun anggaran 2026 dibawa ke tahap final.
DPRD juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal penyempurnaan anggaran, khususnya pada bidang prioritas publik seperti pendidikan, agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan aturan nasional. rds/ani
