BANJARBARU – Bupati Banjar H Saidi Mansyur mendukung pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Makodam) Kalimantan Selatan.
Bentuk dukungan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama Memorandum of Understanding (MoU) antara Pangdam XXII/Tambun Bungai, Gubernur Kalimantan Selatan, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, mengenai dukungan pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Makodam) Kalsel di Gedung Idham Chalid Kompleks Perkantoran Pemprov Kalsel di Kota Banjarbaru, Rabu (10/12).
Gubernur Kalsel H Muhidin mengatakan, pembangunan Kodam direncanakan mulai pada 2026 dan ditargetkan rampung pada 2027. Pembiayaan proyek akan ditanggung sebagian oleh Kementerian Pertahanan, sementara sisanya menjadi komitmen bersama pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota.
“Lokasi pembangunan telah disiapkan di Kompleks Perkantoran Pemprov Kalsel, tepatnya di area dekat masjid yang sebelumnya sudah dipetakan sebagai kawasan perencanaan fasilitas pertahanan,” ujarnya.
Muhidin berharap, proses pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan, termasuk tidak adanya klaim masyarakat terhadap lahan yang digunakan.
Ia menambahkan, nama resmi Kodam masih dalam tahap finalisasi. Namun, pemerintah daerah dan TNI sepakat mengusulkan penggunaan kembali nama bersejarah.
“Dulu kita mengenal Kodam Lambung Mangkurat. Kita ingin menghidupkan kembali nama itu sebagai identitas kehormatan Banua,” kata gubernur.
Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin mengapresiasi dukungan Pemprov Kalsel, terkait pembangunan Kodam dan Koperasi Merah Putih. Ia menyebut, pembangunan Kodam selaras dengan rencana strategis TNI AD pada 2027.
“TNI AD bersama pemprov akan menyiapkan bangunan serta fasilitas Kodam. Kami sangat mengapresiasi dukungan Pemprov Kalsel dan pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Banjar H Saidi Mansyur, yang turut menandatangani MoU, mengatakan pembangunan Makodam akan dilaksanakan pada 2027, sementara perencanaan dan penganggaran dimulai tahun depan.
“Seperti disampaikan Pangdam, kegiatan ini merupakan perintah presiden. Pemerintah daerah mendukung penuh, agar keberadaan Kodam dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya. ril/dio
