BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin memimpin Rapat Koordinasi Dinamika Operasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) di provinsi ini, di ruang rapat KH Idham Khalid Kantor Gubernur di Banjarbaru, Jumat (21/11).
Hadir dalam rapat, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Danrem 101 Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, Koordinator MBG se-Kalsel, Satgas MBG, kepala SKPD lingkup Pemprov, asisten, staf ahli dan tim ahli gubernur serta segenap pihak terkait.
Gubernur H Muhidin mengatakan, pertemuan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam menyikapi berbagai permasalahan terkait pelaksanaan MBG, termasuk kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin.
Gubernur H Muhidin menekankan perlunya menjaga hal-hal yang tidak diinginkan kedepan, dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi satuan tugas (satgas) yang sudah terbentuk dan pihak terkait lainnya.
Hal senada diutarakan Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan terkai alasan perlunya rakor, antara lain karena sempat terjadi kasus keracunan yang setelah diambil sampel dan diuji di Surabaya, diketahui terjadi ada paparan bakteri dalam makanan.
Dalam hal ini, kata Kapolda, perlu menyamakan persepsi atau langkah bersama jika terulang kasus serupa seperti mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), pengambilan sampel makanan dan sebagainya.
Dikatakan, saat ini masih perlu penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk daerah 3T (tertinggal, terluar dan terdepan), agar masyarakat setempat turut merasakan manfaat Program MBG.
Penjelasan selanjutnya disampaikan Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Kalsel, Kombes Pol Noviar yang merangkap sebagai Ketua Gugus Tugas MBG di Kalsel.
Disebutkan, saat ini terdapat 177 unit SPPG se-Kalsel yang mengantongi SK dan 127 unit diantaranya sudah beroperasional. Khusus SPPG Polda Kalsel, sudah melayani 12.263 penerima manfaat.
Dalam rakor, Gubernur H Muhidin meminta Polda dan pihak yang mengelola SPPG atau yayasan, benar-benar mengantongi delapan sertifikat dan syarat lainnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur H Muhidin, meminta Satgas MBG untuk benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya, karena satuan ini bertanggung jawab atas sesuatu yang terjadi pada penerima manfaat.
Danrem 101 Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus juga menyampaikan beberapa hal terkait bahan baku makanan, pengolahan yang baik, hingga standar dapur yang harus dipenuhi yayasan selaku penyelanggara agar makanan yang disediakan tidak berbahaya.
“Saya minta (SPPG, red) menyajikan makanan yang betul-betul sehat dan setelah ini tidak ada lagi kejadian siswa masuk rumah sakit karena keracunan,” ujar Ilham Yunus.
Dalam rakor, Gubernur H Muhidin juga menyoroti masalah kelayakan makanan jika disiapkan pada malam hari untuk disajikan siang hari itu.
Jika memungkinkan, ujarnya, SPPG tidak mengolah makanan satu tempat saja dengan jumlah hingga 2.500 porsi itu, tapi bisa dibagi-bagi agar proses memasak dilakukan dekat lokasi sekolah tempat penerima manfaat. “Jadi makanan yang disajikan lebih fresh,” ujar Muhidin.
Gubernur H Muhidin pun akan menjadwalkan kembali rapat koordinasi serupa jika ada hal-hal yang dianggap penting dibahas bersama. adp/ani
