Mata Banua Online
Jumat, Maret 27, 2026
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Banjarbaru
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper
Mata Banua Online
No Result
View All Result

Pemprov Kalsel Antisipasi Kebutuhan Telur untuk Dukung Program MBG

by Mata Banua
20 November 2025
in Pemprov Kalsel
0

 

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dr Ir Miftahul Chair, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar Kemendagri RI di Aula Setda Provinsi Kalsel, di Banjarbaru, Senin (17/11).

Berita Lainnya

Sekdaprov Kalsel Sidak ke Sejumlah SKPD Pemprov Kalsel

Sekdaprov Kalsel Sidak ke Sejumlah SKPD Pemprov Kalsel

26 Maret 2026
Gubernur Kalsel Sampaikan LKPj Tahun Anggaran 2025

Gubernur Kalsel Sampaikan LKPj Tahun Anggaran 2025

26 Maret 2026

Pada kesempatan itu, Dr Ir Miftahul Chair menegaskan inflasi Kalsel saat ini berada di angka 3,11 persen.

Dalam rakor yang berlangsung daring tersebut juga membahas perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tiap daerah, termasuk kebutuhan penyediaan protein, karbohidrat, buah dan sayur. Selain itu, rapat juga menyoroti pengendalian pasokan dan harga beras, serta rumah gizi.

Tercatat sebanyak 16.325 kegiatan pemantauan telah dilakukan, disertai 722 teguran, 1.558 distributor yang terlibat serta adanya 10 wilayah yang harga beras medium dan premiumnya masih berada di atas HET pada minggu kedua November 2025.

“Program MBG akan meningkatkan permintaan telur dan perlu diantisipasi ketersediaannya. Kalimantan Selatan menghadapi tantangan inflasi yang perlu diatasi dengan operasi pasar dan antisipasi terhadap lonjakan permintaan di bulan Desember,” ungkap Miftahul Chair.

Kemudian, untuk realisasi penyaluran beras SPHP di Kalsel hingga hari ini mencapai 67.650 ton. Sementara Program 5 Juta Rumah disebut terkendala masalah lahan, terutama di kota besar seperti Banjarmasin.

Miftahul Chair menjelaskan, program MBG dan 5 Juta Rumah juga memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal ketersediaan telur dan lahan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan keberhasilan program-program tersebut dan menjaga stabilitas harga.

Sementara itu, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto meminta seluruh kepala daerah memastikan perhitungan kebutuhan daerah dilakukan secara cermat. Ketersediaan produksi dan pasokan diminta diperhatikan agar tidak menimbulkan persoalan baru.

“Mohon atensi kepala daerah dan memastikan layanan terpenuhi. Terus bergerak, jangan sampai ketidaksiapan daerah memicu masalah baru. Ini tantangan kita bersama,” pungkasnya. adpim/ani

 

Mata Banua Online

© 2025 PT. Cahaya Media Utama

  • S0P Perlindungan Wartawan
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

No Result
View All Result
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Banjarbaru
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper