TANJUNG -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong menghibahkan tanah yang ada di Desa Maburai untuk pembangunan kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI).
Hal tersebut terungkap pada Forum Diskusi Sinergitas Pengawas Obat dan Makanan yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Senin (17/11).
Selain untuk pembangunan kantor BPOM, tanah seluas 6.924 M2 juga dibangun untuk keperluan laboratorium kesehatan dan keamanan pangan.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) Taruna Ikrar, mengatakan, hal ini dilakukan dalam rangka mensukseskan program prioritas persiden Prabowo yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Rencananya akan dioperasikan tahun 2026 mendatang, laboratorium MBG ini akan menjadi yang pertama di Indonesia dan bisa ditiru daerah lain”, ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi kolaborasi dan sinergi yang sudah dibangun dengan Pemkab Tabalong.
“Kontribusi BPOM terhadap perekonomian diperkirakan mencapai Rp 6.000 triliun, sebuah amanah besar yang membutuhkan kolaborasi erat dengan pemerintah daerah,” ungkapnya.
Taruna juga menekankan bahwa pengawasan obat dan makanan adalah aspek vital yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional.
“BPOM tidak hanya mengawasi makanan dan obat, tetapi juga memastikan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Tabalong H Muhammad Noor Rifani menjelaskan pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan oleh BPOM sendirian melainkan perlu didukung pemerintah daerah dan seluruh stakeholder.
“Kinerja BPOM perlu didukung karena menyangkut apa yang dikonsumsi oleh masyarakat Tabalong”, jelasnya
Pria yang akrab disapa H Fani tersebut dengan tegas mengatakan bahwa Pemkab Tabalong akan terus berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan MBG di wilayahnya.
“Kami ingin niat baik pak presiden melalui MBG bisa tewujud, jangan sampai terjadi hal hal yang tidak di inginkan”, pungkasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, para Bupati/Wali Kota, OPD, pelaku UMKM, serta jajaran BPOM pusat dan UPT BPOM.yan/rds
