BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan serta Realisasi Penyerapan Anggaran Triwulan III Tahun 2025, pada Selasa (21/10) di Aula Kayuh Baimbai Balai Kota.
Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR menyoroti capaian realisasi fisik dan keuangan di berbagai SKPD yang kini memasuki triwulan ketiga.
Dalam laporan yang diterima, capaian keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin secara keseluruhan masih berada di angka 68,06% dengan nilai realisasi baru mencapai 51,05%. Adapun dari target serapan yang dibebankan kepada SKPD sebesar 75,96%, masih didapati beberapa SKPD yang memiliki nilai serapan di bawah 65%, yakni Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Walikota berharap evaluasi menyeluruh dapat dilakukan di sisa waktu tahun anggaran berjalan. “Kita ingin 2026 SKPD bisa memaksimalkan serapan anggaran secara sistematis. Di sisa tahun ini, tentu masih bisa terkejar, kita perlu komunikasi yang efektif. Sebab sinkronisasi itu menjadi penting apabila ada kegiatan yang terhambat atau tertunda,” tekannya
Ia mengingatkan bahwa serapan anggaran yang tinggi bukan hanya soal memenuhi target administratif, tetapi menjadi indikator keberhasilan pembangunan daerah.
“Anggaran yang terserap dengan baik menunjukkan program pembangunan berjalan. Kita berharap terhadap beberapa SKPD yang minim serapan agar dapat melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas daerah, jangan ditunda lagi
Sementara itu, Sekdako Ikhsan Budiman memberi atensi khusus terhadap SKPD strategis terkait realisasi fisik yang masih kurang.
“Ada beberapa kegiatan fisik yang awalnya sudah terencana, namun karena satu dan lain hal batal ditayangkan. Ini perlu digarisbawahi bahwa tidak semua pekerjaan harus dipaksakan jalan kalau memang tidak ada urgensinya,” ujar Ikhsan.
Harapan kita pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan yang masih tersisa itu bisa dipercepat, namun tetap mengedepankan kualitas dan aturan yang ada.
Senada, Asisten II Taufik Rivani menyebut pentingnya evaluasi ini untuk menghindari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang terlalu besar, juga untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien, efektif dan tetap memperhatikan dampak dan manfaat dari setiap kegiatan.
“Sebagaimana dikatakan pak Wali, dua bulan ke depan kita bisa menyelesaikan sisa realisasi 49%. Tapi bukan sekedar menyelesaikan angka-angka target realisasi fisik dan keuangan saja, tapi harus memiliki urgensi, manfaat dan orientasi yang nyata terhadap kepentingan publik,” tandasnya. via
