MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) atau Focus Group Discussion (FGD) Perhitungan Mandiri Indeks Ketahanan Daerah (IKD).
Rakor yang diadakan di Hotel Roditha Banjarbaru, Senin (20/10), dibuka Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Banjar H Ikhwansyah, dan dihadiri 54 peserta yang terdiri dari unsur SKPD, DPRD, Kemenag, TNI/Polri, BPBD Provinsi Kalsel, PLN, PTAM Intan Banjar, Manggala Agni, Kantor SAR Banjarmasin, BWS Kalimantan III, dan PMI.
Pj Sekda Banjar H Ikhwansyah mengatakan, IKD dengan 71 indikator tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, melainkan juga mencerminkan komitmen semua pihak, dalam membangun ketangguhan daerah.
Hasil perhitungan ini akan menjadi dasar penyusunan program dan anggaran pembangunan tahun 2026.
“Ada hubungan timbal balik antara IKD dan Indeks Risiko Bencana (IRB). Ketika nilai IKD meningkat, otomatis IRB akan menurun. Karena itu, proses perhitungan hari ini sangat krusial bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya penyajian data yang akurat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap indikator, menurutnya berpengaruh terhadap penilaian kinerja daerah.
“Saya instruksikan agar hasil rapat ini tidak berhenti pada dokumen laporan semata. Kita harus menyusun action plan konkret dengan timeline jelas untuk segera mengejar ketertinggalan,” kata Ikhwansyah menegaskan.
Ikhwansyah menyatakan, BPBD memiliki peran vital dalam memastikan konsistensi data, mulai dari aspek tata kelola, sistem peringatan dini, hingga kesiapsiagaan masyarakat. Beberapa indikator kritis seperti kapasitas evakuasi dan sistem peringatan dini, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, sebutnya.
Plt Kalak BPBD Banjar Yayan Daryanto menjelaskan, kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi, meningkatkan koordinasi, serta memfasilitasi diskusi lintas sektor untuk validasi dan finalisasi data IKD.
“FGD ini diharapkan dapat memberikan gambaran akurat tentang kondisi ketahanan daerah, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan potensi, guna mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan,” ucapnya. ril/dio
