AMUNTAI-Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Raih Peringkat 4 se-Kalimantan Selatan dalam hal penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, ini menandakan komitmen untuk menyelesaikan semua hasil temuan dari tahun-tahun sebelumnya sebelum beliau menjabat.
Dalam kesempatan ini, Bupati HSU H Sahrujani juga turut menghadiri acara penandatanganan komitmen bersama, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Kalimantan Selatan.
Acara yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Kalsel ini turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, para bupati/wali kota, serta pimpinan DPRD se-Kalsel. Dari Kabupaten HSU, hadir mendampingi Bupati Sahrujani yakni Ketua DPRD HSU, Sekretaris Daerah, Kepala, Inspektur, Kepala BPKAD serta jajaran Pemkab HSU lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel H. Muhidin menegaskan, pentingnya sinergi dan komitmen seluruh pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.
Menurutnya, keberhasilan tindak lanjut pemeriksaan bukan hanya angka, tetapi juga wujud nyata akuntabilitas dan integritas pemerintah daerah. “Penandatanganan komitmen ini menjadi langkah penting bagi kita semua agar semakin disiplin dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Harapan saya, seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan bisa mencapai tindak lanjut yang lebih optimal demi tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat,” tegas Gubernur Muhidin.
Pada kesempatan itu juga diumumkan capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari seluruh kabupaten/kota. Kabupaten Hulu Sungai Utara berhasil meraih nilai 93,89 persen, menempati peringkat ke-4 di antara seluruh pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan.
Bupati HSU H. Sahrujani menyambut baik capaian tersebut dan menyatakan, kesiapannya untuk terus meningkatkan kinerja dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK.
“Alhamdulillah,” ucapnya, seraya menambahkan, HSU bisa meraih angka 93,89 persen dan berada di posisi keempat. Ini menunjukkan kerja keras seluruh jajaran Pemkab HSU bersama DPRD dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan. Ke depan tentu kita akan berusaha lebih baik lagi, sehingga apa yang kita lakukan bisa semakin memberi manfaat bagi masyarakat, ujar Bupati Sahrujani usai acara.
Dengan adanya komitmen bersama ini, diharapkan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Kalimantan Selatan, dapat berjalan lebih efektif dan berdampak positif bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. (suf/mb03)
