BANJARBARU – Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Erna Lisa Halaby berupaya memperjuangkan tenaga honorer yang tidak masuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
“Kami datang langsung ke kantor BKN di Jakarta memperjuangkan tenaga honorer yang tidak masuk formasi PPPK paruh waktu dengan harapan bisa dimasukkan,” ujar Lisa di Kota Banjarbaru, Ahad.
Menurut Lisa, pihaknya bersama Penjabat Sekda Sirajoni, Kepala BKPSDM Gustafa Yandi, Tenaga Ahli bidang SDM dan Birokrasi Pemkot Banjarbaru Wahyuddin datang ke kantor BKN di Jakarta, Kamis (18/9).
Lisa menuturkan, langkah yang dilakukan untuk memperjuangkan nasib ratusan tenaga honorer pada sejumlah instansi yang digaji melalui BOS dan BLUD agar diakomodasi dalam formasi PPPK.
“Pertemuan kami bersama pejabat di BKN adalah membahas peluang pengangkatan tenaga honorer yang selama ini digaji melalui Bantuan Operasional Sekolah dan Badan Layanan Umum Daerah,” ungkapnya.
Dikatakan Lisa, data BKPSDM Kota Banjarbaru mencatat sekitar 400 tenaga honorer belum terakomodasi dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga berupaya diperjuangkan.
Diketahui, ratusan honorer itu terdiri atas 300 orang bekerja di RS Daerah Idaman dengan pembiayaan BLUD dan 100 orang lainnya yang tersebar di sekolah-sekolah dengan gaji dari dana Biaya Operasional Sekolah.
“Kami berupaya mengusulkan agar mereka dapat diangkat menjadi PPPK paruh waktu, dengan prospek menuju PPPK penuh di masa yang akan datang sehingga ada kejelasan atas statusnya,” tutur Lisa.
Dikatakan, proses pengangkatan direncanakan bertahap, dengan mempertimbangkan masa kerja, besaran remunerasi tetap mengikuti ketentuan dan penyesuaian seiring perubahan status kepegawaian.
Lisa berharap, pertemuan sekaligus silaturahmi itu menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemkot Banjarbaru dan BKN dalam penataan kepegawaian dan implementasi regulasi berjalan optimal. ant
