BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp2,1 triliun untuk belanja dan target pendapatan daerah.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin M Isnaini mengatakan, angka tersebut tertuang dalam rapat paripurna kesepakatan bersama kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2026 di Gedung DPRD Banjarmasin, Rabu.
Menurut Isnaini, besaran rancangan APBD 2026 menurun dibanding APBD Perubahan 2025 yang mematok target pendapatan Rp2,2 triliun dan belanja Rp2,4 triliun.
“Tentunya kita belum tahu apakah akan ada sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pada APBD 2025 ini yang bisa dimasukkan ke rancangan APBD 2026,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah kota lebih aktif berinovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah. “Sebagai kota perdagangan, jasa, dan pengembangan pariwisata, banyak potensi yang bisa digali untuk mendongkrak PAD,” katanya.
Legislatif, lanjut Isnaini, siap memberikan dukungan, baik dalam bentuk regulasi maupun pengawasan, agar pembiayaan pembangunan kota dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai visi Banjarmasin Maju Sejahtera.
Walikota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR mengapresiasi DPRD menyepakati KUA-PPAS 2026.
“Kesepakatan ini menjadi landasan penting penyusunan APBD 2026 untuk mencapai target RPJMD dan indikator kinerja utama daerah,” ujarnya.
Yamin menyebut, rancangan anggaran akan diarahkan untuk mendukung 22 program prioritas, di antaranya pemberian 1.200 beasiswa untuk perguruan tinggi, vokasi, atlet, seniman, dan kepolisian, dengan prioritas bagi perempuan, disabilitas, tahfiz Al-Quran, dan masyarakat tidak mampu.
Selain itu, ada program 500 beasiswa bagi calon dokter umum, dokter gigi, dokter hewan, dan tenaga kesehatan dengan kuota khusus bagi kelompok masyarakat tertentu, serta pemberian perangkat sekolah gratis dari seragam, sepatu, tas, hingga buku bagi siswa dari tingkat PAUD sampai SMA.
Program lainnya meliputi layanan konsultasi dokter gratis 24 jam melalui aplikasi Ya Do, pendirian klinik kesehatan jiwa di lahan rumah singgah untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang terlantar. ant
