AMUNTAI- Wakil Bupati HSU Hero Setiawan menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, yang digelar di Gedung Idham Khalid, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru kemarin.
Rakor dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan H.Muhidin dan dihadiri para kepala daerah, Forkopimda, unsur TNI-Polri, BPBD, serta instansi terkait. Rapat menjadi forum penting untuk menyatukan langkah dalam menghadapi ancaman Karhutla yang kerap terjadi di musim kemarau.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan, pentingnya kerja sama lintas daerah dan lintas sektor. Laporan situasi terkini Karhutla disampaikan, diikuti pembahasan rekomendasi penetapan status siaga bencana Karhutla Provinsi Kalimantan Selatan 2025.
Wakil Bupati Hero Setiawan menyampaikan, kesiapsiagaan daerah terhadap Karhutla bukan hanya soal penegakan aturan, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat
Menurutnya, Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai daerah yang sebagian wilayahnya merupakan lahan gambut / Rawa memiliki kerentanan tinggi terhadap kebakaran, sehingga pencegahan harus dilakukan sejak dini.
Pemerintah Kabupaten HSU akan terus memperkuat koordinasi dengan pihak provinsi dan pusat, meningkatkan peran aparat desa, relawan, serta kelompok masyarakat dalam pengawasan dan penanganan dini Karhutla. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama demi kelestarian lingkungan dan kesehatan warga,” tegas Hero.
Wabup menambahkan, Pemkab HSU juga tengah mendorong berbagai program edukasi dan pelatihan bagi masyarakat, termasuk mengaktifkan posko siaga di wilayah rawan serta memanfaatkan teknologi pemantauan titik panas (hotspot) untuk deteksi dini.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, daerah bisa saling belajar dan memperkuat strategi pencegahan serta penanggulangan Karhutla. “Semakin solid koordinasi, semakin kecil risiko kebakaran besar terjadi,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesiapan seluruh pihak dapat terbangun lebih kuat, sehingga lahan dan hutan Kalimantan Selatan tetap lestari, masyarakat aman, dan aktivitas ekonomi tidak terganggu. (suf/mb03)
