JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta para produsen beras menurunkan harga jual buntut temuan 212 merek beras yang dioplos atau tidak tidak sesuai mutu.
Ia menyebut sejumlah perusahan telah merespons imbauan pemerintah dengan menurunkan harga jual Rp1.000 per kemasan 5 kilogram (kg), atau setara Rp200 per kg.
“Setelah kami menyurat ke penegak hukum 212 merek, dan mereka menyurat, turunkan harga Rp1.000. Alhamdulillah di bawah HET (harga eceran tertinggi). HET Rp74 ribu ya, Rp1.000 per kg turun menjadi Rp73 ribu,” ujar Amran dalam acara Launching Penyebaran Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan.
Menurut Amran, penurunan harga tersebut merupakan hasil dari langkah koordinatif pemerintah dalam mendorong transparansi harga dan mutu beras di tengah produksi nasional yang meningkat.
Ia menyatakan saat ini total sebanyak 1,5 juta ton beras digelontorkan ke pasar, termasuk 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Kita lepas SPHP 1,3 juta ton, total 1,5 juta ton seluruh Indonesia bergerak bersama-sama. Kami yakin 1-2 minggu harga turun, dan bahkan sudah ada perusahaan besar menyurat, meminta distributornya menurunkan harga Rp1.000 per kemasan,” kata Amran.
Ia pun meminta seluruh pelaku usaha mengikuti langkah tersebut demi menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. “Kami ucapkan terima kasih, tapi kami mohon seluruh Indonesia melakukn hal yang sama, agar masyarakat menikmati harga yang baik di saat produksi meningkat,” lanjutnya.
Amran menegaskan penurunan harga berasal langsung dari para produsen, bukan distributor ataupun pengecer. Ia juga mengingatkan agar produsen menjaga mutu produk sesuai label kemasan.
“Ya (penurunan harga) dari produsennya, karena kami imbau turunkan harga di bawah HET. Tapi ingat bukan saja HET, kualitas. Kalau dia premium, harus kualitasnya premium. Itu tidak boleh ditawar. Kalau dia medium, ya medium. Karena nanti kita mengecek secara rutin, berkala,” ucapnya.
Ia menambahkan imbauan tersebut tidak berlaku bagi beras SPHP yang diproduksi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan usaha pangan pelat merah lainnya. Menurut Amran, beras SPHP sudah sesuai dengan standar mutu dan tidak terlibat dalam praktik pengoplosan.
“Oh kalau ini (SPHP) enggak, enggak berani. Ini pelat merah ini semua, enggak berani. Ini Bapak Presiden (Prabowo) perintahkan, enggak berani ada yang oplos. Aku saja tidak berani, apalagi beliau-beliau. Mana berani mau oplos. Enggak, sesuai standar. 1,5 juta (ton) sesuai spek yang ada di kemasan,” jelasnya. cnn/mb06
