RANTAU,- Rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara, atau PPAS tahun anggaran 2026 disampaikan dalam rapat paripurna DPRD kabupaten Tapin, Kamis (10/07)
Menurut Bupati Tapin H Yamani, pembangunan kabupaten Tapin pada tahun 2026, ini memiliki tema “Penguatan SDM yang unggul berlandaskan penataan kelembagaan pemerintah daerah dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan”.
Dengan sinergi antara penguatan SDM, penataan kelembagaan yang baik, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, kabupaten Tapin dapat menciptakan generasi yang kompeten, berdaya saing, dan mampu berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan daerah, ujarnya dalam sambutannya.
Bupati Tapin H Yamani menjelaskan, dengan memahami dan memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi kalimantan selatan, maka perlu dilakukan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi kalimantan selatan agar terlihat keterkaitan prioritas. Hal ini penting bahwa kabupaten Tapin mempunyai kemampuan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran provinsi dan nasional.
Dengan merujuk pada dokumen RPJMD kabupaten Tapin tahun 2025-2029 khususnya tahun 2026, maka prioritas pembangunan kabupaten Tapin tahun 2026 adalah sebagai berikut, yakni Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT.
Kemudian, Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan.
Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan menuju masyarakat yang hidup layak dan berkecukupan. Peningkatan kapasitas perusahaan daerah dalam mendukung pengembangan umkm, khususnya pengusaha lokal.
Pemenuhan konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas. Pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dan, Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan.
Setelah memperhatikan kondisi makro ekonomi dan sosial serta prioritas daerah kabupaten Tapin, maka perkenankanlah saya menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2026 sebagai berikut, yakni, Pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.540.133.485.257,00. Belanja daerah dianggarkan sebesar RP
Rp.1.542.134.779.477,00.
Selisih antara pendapatan dan belanja yang dianggarkan, terjadi defisit anggaran sebesar Rp.2.001.294.220,00 yang mana defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan netto sebesar Rp.2.001.294.220,00
yang terdiri dari Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.12.001.294.220,00, dan Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.10.000.000.000,00.
“Total anggaran dalam rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2026 sebesar Rp.1.552.134.779.477,00,” paparnya.
Kita sadari bersama bahwa dengan anggaran yang ada belum dapat memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat dan hanya mampu memenuhi berdasarkan skala prioritas yang telah disepakati bersama. Selanjutnya saya mengharapkan kepada dewan yang terhormat berkenan untuk membahas rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2026 ini dan dapat disepakati bersama dan dituangkan ke dalam nota kesepakatan,” tutupnya.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Tapin Achmad Riduan Syah, bersama Wakil Ketua 1 DPRD Tapin H Hairuji, Wakil Ketua 2 DPRD H Midfay Syahbani dan dihadiri Bupati Tapin H Yamani Wakil Bupati H Juanda, Sekretaris Dewan Noor Ifansyah, Sekda Tapin H Sufiansyah, para Asisten, staf ahli, pimpinan SOPD, Camat, kepala bagian, anggota DPRD Kabupaten Tapin serta perwakilan instansi dan lembaga dilingkungan Pemkab.Tapin.{[her/mb03]}
