BANJARMASIN– DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (9/7) pagi.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua, Desy Oktavia Sari, S.E. di ruang Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Banjarmasin.
Rapat yang merupakan bagian dari rangkaian pembahasan perubahan APBD ini juga dihadiri para anggota dewan, unsur Forkopimda, pejabat SKPD lingkup Pemprov Kalsel, serta awak media yang turut meliput jalannya persidangan.
Mengawali penyampaian pandangan umum, Fraksi Partai NasDem melalui juru bicaranya, Umar Sadik, S.E., menyampaikan apresiasi atas penyusunan Raperda Perubahan APBD yang dinilai telah mengakomodasi prinsip kehati-hatian fiskal. Fraksi ini mendorong agar program yang didanai benar-benar mendukung tema pembangunan 2025, yakni “Pemantapan Daya Saing Daerah”.
Pandangan senada disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui Hj. Hariyatie, S.Sos., M.I.Kom., yang menilai bahwa arah kebijakan perubahan APBD sejalan dengan visi pembangunan daerah. Fraksi ini menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah, perbaikan kualitas pelayanan publik, serta capaian indikator kinerja yang lebih terukur.
Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra lewat Habib Yahya Assegaf menyoroti perlunya transparansi dalam penganggaran. Gerindra juga mendorong penguatan alokasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili Agus Mulia Husin menekankan pentingnya keberpihakan anggaran kepada masyarakat. PAN berharap alokasi perubahan anggaran diarahkan untuk memperkuat pemulihan ekonomi, menekan angka kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja di Banua.
Dari sisi pembangunan berkelanjutan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Firman Yusi, S.P. menyampaikan dukungan atas peningkatan belanja modal untuk sektor infrastruktur. Namun, PKS juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dengan pembangunan sumber daya manusia dan penguatan layanan dasar.
Berikutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui dr. M. Yadi Mahendra Muhyin mengingatkan agar penggunaan SiLPA untuk menutup defisit tidak dijadikan kebiasaan fiskal. PKB juga meminta penjelasan rinci terkait proyek-proyek strategis yang dianggarkan dalam perubahan APBD ini.
Terakhir, Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (DPP) lewat Yudistira Bayu Budjang, S.H., M.Kn., menyoroti ketidakseimbangan antara turunnya pendapatan dan meningkatnya belanja yang menyebabkan defisit. Fraksi ini menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang realistis dan tepat sasaran.
Secara umum, seluruh fraksi menyatakan dukungan terhadap kelanjutan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025. Namun, mereka juga menyampaikan sejumlah catatan dan saran sebagai bahan penyempurnaan substansi anggaran.
Menanggapi hal itu, Gubernur Kalsel, H. Muhidin melalui Pj. Sekda Kalsel, M. Syarifuddin, M.Pd. menyampaikan apresiasi atas masukan dari masing-masing fraksi. Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti seluruh catatan tersebut bersama SKPD terkait dalam forum pembahasan teknis lanjutan.
Pemerintah Provinsi, lanjutnya, tetap berkomitmen memperkuat sinergi dengan DPRD dalam menjaga efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan.
Setelah penyampaian pandangan umum ini, ujar Supian HK, pembahasan akan dilanjutkan ke forum Badan Anggaran DPRD Kalsel, yang akan mengkaji secara lebih rinci bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rapat ini menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan APBD Perubahan 2025 yang diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah dan mendorong Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan.
Dengan semangat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, DPRD dan Pemprov Kalsel optimistis dapat merumuskan kebijakan anggaran yang lebih adaptif, transparan, dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat Banua.rds
