BANJARMASIN – Memasuki triwulan kedua APBD 2025 atau bulan Juli 2025, serapan anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin masih rendah dan berada di angka 30,28 persen dari total pagu Rp 2,3 triliun.
Diakui Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, ada beberapa hal yang menyebabkan serapan APBD 2025 LOPmasih rendah. Diantaranya faktor efesiensi dan adanya masa transisi kepemimpinan Wali Kota baru dengan kepala daerah yang dulu.
Dalam transisi ini, terjadi proses penyesuaian program dari ssjumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar sinergi program dengan visi misi Banjarmasin Maju Sejahtera.
“Ini masa transisi, jadi kami sinkronkan dulu dengan visi misi kepala daerah yang baru. Perubahan ini sekaligus jadi awal pelaksanaan kegiatan strategis,” ucap Edy, Jumat tadi
Selain itu, penyebab lainnya yakni penerapan sistem pembayaran baru dalam proses pengadaan barang dan jasa (baik melalui tender maupun E-Katalog) menyebabkan banyak SKPD kesulitan karena kekhawatiran salah input dan potensi keterlambatan pembayaran memperparah kondisi.
Dia mengungkapkan, dengan masa transis dan penyesuaian inj tentunya ada sejumlah program yang berpengaruh. Misalnya pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin yang baru terserap 10,54 persen.
Tentunya sebagai dinas teknis yang menyerap anggaran besar untuk infrastruktur. Maka capaian ini mengindikasikan masalah serius, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek.
Ia pun mengingatkan potensi penumpukan pengerjaan proyek fisik di akhir tahun, yang kerap menjadi momok dan berujung pada pekerjaan asal-asalan atau tidak tuntas.
“Kalau memang diperkirakan bisa terlambat, lebih baik dialihkan ke tahun berikutnya. Anggarannya bisa ditarik kembali ke kas daerah atau dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak SKPD lain,” tegasnya.
Dalam hal ini, jika dibandingkan sewa alat berat, ia mendorong Dinas PUPR tidak bergantung pada sistem sewa alat berat.
Alangkah baiknya, menurutnya melakukan pengadaan eksavator amfibi mini atau armada pengaspalan dengan sisa anggaran, agar pekerjaan fisik tetap berjalan dan serapan bisa meningkat tanpa ketergantungan eksternal.
Di sisi lain, di tengah kondisi serapan yang lemah. Justru ada beberapa SKPD yang menunjukkan performa cukup baik seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Banjarmasin dengan capaian 50,15 persen.
Disusul Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin dengan capaian 46,95 persen dan Kecamatan Banjarmasin Barat dengan capaian 46,94 persen. via
