BANJARMASIN – Menteri Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengakui realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk regional Kalimantan hingga Juni 2025 masih relatif rendah.
“Kalau melihat realisasi penyaluran KUR hingga Juni 2025 di regional Kalimantan ini, masih relatif rendah dibanding regional lainnya secara nasional,” ujarnya di Banjarmasin, Rabu (18/6).
Hal itu disampaikannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) KUR Regional Kalimantan ke-3 secara masional di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin.
Namun demikian, sebut Maman, secara kualitas penyaluran KUR untuk sektor produksi di regional Kalimantan mencapai 62 persen, hal itu termasuk yang tinggi, karena melebihi target secara nasional 60 persen.
Rakor dihadiri Wakil Menteri (Wamen) UMKM, Helvi Moraza, Gubernur Kalsel, H Muhidin diwakili Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, H Isharwanto dan Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK serta pimpinan perbanka penyalur KUR.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menyebutkan secara nasional realisasi penyaluran KUR dari perbankan pemerintah, swasta dan bank daerah telah mencapai Rp118 triliun, tetapi secara regional Kalimantan hanya sekitar Rp7,64 triliun.
Realisasi penyaluran KUR regional Kalimantan tersebut, sebut Maman, untuk 113.064 penerima, diantaranya 51.139 debitur baru dan 25.114 graduasi atau naik kelas.
“Dari realisasi penyaluran KUR di regional Kalimantan sebesar Rp7,64 triliun tersebut, terbesar penyaluran di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp2,257 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 38.400,” ujarnya.
Melihat masih rendahnya realiasi penyaluran KUR di regional Kalimantan tersebut, Maman menyatakan pihaknya terus mendorong keterlebihan aktif pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan jumlah debitur di Kalimantan.
“Kami akan terus mendorong keterlibatan Pemda secara aktif baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan pendampingan terhadap calon debitur baru,” katanya.
Menyinggung Rakor, Maman menyatakan kegiatan rakor ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kendala atau permasalahan yang dihadapi perbankan dalam penyaluran KUR di Indonesia, termasuk regional Kalimantan.
“Kita juga ingin memastikan distribusi penyaluran KUR tahun 2025 tepat sasaran dan berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan perekonomian di Indonesia, khususnya regional Kalimantan,” katanya. ani
