BANJARMASIN – Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin M Isnaini meminta pemerintah kota setempat harus segera menangani ribuan anak yang putus sekolah agar masa depan mereka bisa diselamatkan.
“Informasinya mencapai 7.000 anak di kota ini yang putus sekolah diberbagai jenjang,” ujarnya di Banjarmasin, Senin.
Data tersebut diketahuinya dari pemerintah kota sendiri lewat pemberitaan media massa baru-baru ini, di mana kondisi tersebut sangat memprihatinkan di masa saat ini.
“Harus ditangani dengan cepat ini, jangan sampai terlambat, sebab ini menyangkut masa depan mereka,” ujarnya.
Pihaknya pun berencana untuk memanggil Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin untuk mengkonfirmasi kebenaran data ribuan anak putus sekolah tersebut, termasuk ingin mengetahui langkah penanganannya.
“Ini penting harus kita pastikan, apalagi pak wali kota juga sudan menginstruksikan untuk penanganan ini dengan serius,” ujarnya.
Menurut Isnaini, jika memang masalahnya pada ekonomi, harus bisa dibantu dan difasilitasi untuk mendapatkan beasiswa, termasuk dari pemerintah kota sendiri.
“Karena salah satu investasi yang besar bagi seseorang itu adalah pendidikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Ryan Utama menyampaikan, data awal dari aplikasi verifikasi anak putus sekolah mencatat sekitar 7.000 anak di berbagai jenjang pendidikan sekolah.
Namun, ungkap dia, dari angka itu, baru 1.900 yang datanya berhasil diverifikasi.
“Masalah utamanya justru di sini. Kita belum tahu alasan jelas kenapa sebagian besar dari mereka tidak sekolah. Apakah karena biaya, kondisi keluarga, atau faktor sosial lainnya,” terang Ryan.
Menurut dia, Pemkot Banjarmasin sebenarnya telah mencatat peningkatan dalam capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.
“Rapor pendidikan kita naik dari status tuntas awal ke tuntas Madya. Itu menunjukkan mayoritas indikator layanan sudah terpenuhi. Tapi tetap saja, satu anak yang tak sekolah adalah satu kegagalan yang harus segera ditangani,” ucapnya.
Ryan menjelaskan, update terakhir dari Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalsel menunjukkan kemungkinan jumlah anak tidak sekolah sebenarnya sekitar 3.000-an.
Namun, Pemkot Banjarmasin tetap menggunakan angka konservatif 7.000 sebagai pijakan kerja, sembari menunggu validasi ulang di lapangan.
Sebagian besar anak yang masuk dalam daftar tidak sekolah tersebut berada di jenjang pendidikan usia dini (PAUD).
“Ini jadi penting karena masa PAUD adalah fondasi utama sebelum masuk pendidikan dasar. Kalau terputus di sini, risikonya panjang,” ujarnya. ant
