BANJARMASIN – Empat jembatan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai lebih dari Rp 6 miliar resmi dihibahkan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, di Balaikota Banjarmasin, Jumat (23/5).
Penyerahan aset Negara ini sebagai momentum penting untuk mempercepat pelayanan publik dan memperkuat otonomi daerah dalam pengelolaan infrastruktur.
Hadir pada penyerahan asset tersebut Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan Primawan Avicenna, Kepala Satker PJN Wilayah I Kalimantan Selatan, Mirnasari Daulay, serta Walikota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR.
Walikota HM Yamin menegaskan, serah terima ini merupakan awal dari tanggung jawab baru. “Kita akan coba inovasi, dorong efisiensi, dan pastikan jembatan ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Ini bukan soal infrastruktur saja, ini tentang akses, mobilitas, dan keadilan sosial,” ujarnya.
Yamin juga mengungkapkan bahwa peluang untuk mendapat bantuan pusat ke depan masih terbuka. Tentunya sengan inovasi kemajuan pembangunan. “ Mungkin sekarang sedang efisiensi, tapi tahun depan bisa saja dibuka lagi. Presiden bilang, ‘kita coba dulu satu-dua tahun’, jadi jangan takut,” katanya.
“Kami akan coba terus komunikasi dengan Balai Cipta Karya, supaya peluang bantuan pusat untuk Banjarmasin tetap terbuka. Yang penting kita jangan berhenti bergerak,” tutup Yamin.
Empat jembatan yang diserahkan yakni Jembatan Kenanga I & II senilai Rp1.067.641.375, Jembatan Melati (Rp1.103.597.275), Jembatan Kompleks Karya Mandiri (Rp1.054.393.475) dan Jembatan Alalak 6 (Rp2.789.556.175).
Total nilai hibah mencapai Rp 6.015.188.300. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala BPJN Kalsel kepada Walikota Banjarmasin, disaksikan Plh Sekda Kota Banjarmasin Dr. Machli Riyadi serta perwakilan Kementerian PUPR.
Sementara, Kepala BPJN Kalsel, Primawan Avicenna, menyebut bahwa hibah ini adalah bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendukung daerah. “Kami harap, dengan diserahkannya aset ini, pemko bisa lebih lincah dalam pemeliharaan dan pengembangan jembatan agar manfaatnya langsung dirasakan warga,” ujar Primawan.
Pemko Banjarmasin, imbuhnya, bertanggung jawab untuk menjaga dan mengoptimalkan infrastruktur tersebut agar berdampak nyata bagi masyarakat. via
