Mata Banua Online
Sabtu, Maret 28, 2026
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Banjarbaru
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper
Mata Banua Online
No Result
View All Result

Gubernur dan Bupati/Walikota Komitmen Terapkan 6 SPM di Kalsel

by Mata Banua
22 Mei 2025
in Pemprov Kalsel
0

 

Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin saat menandatangani komitmen bersama untuk menerapkan 6 standar pelayanan minimal (SPM) di Kalsel, disaksikan Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalsel, Hj Fathul Jannah

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin bersama dengan seluruh Bupati/Walikota di Kalimantan Selatan berkomitmen untuk menerapkan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berita Lainnya

Sekdaprov Kalsel Sidak ke Sejumlah SKPD Pemprov Kalsel

Sekdaprov Kalsel Sidak ke Sejumlah SKPD Pemprov Kalsel

26 Maret 2026
Gubernur Kalsel Sampaikan LKPj Tahun Anggaran 2025

Gubernur Kalsel Sampaikan LKPj Tahun Anggaran 2025

26 Maret 2026

Komitmen itu dibuktikan dengan penandatanganan 6 SPM Posyandu Wasaka di Kalsel oleh Kepala Daerah termasuk Gubernur yang dirangkai Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI, Yandri Susanto yang dipusatkan di GOR Babussalam, Rabu (21/05).

Penandatangan komitmen bersama tersebut disaksikan langsung Gubernur Kalsel, H Muhidin dan Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Kalsel, Hj Fathul Jannah serta disaksikan pula Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, H Yandri Susanto.

Dalam tayangan video, Ketua TP Posyandu Provinsi Kalsel, Hj Fathul Jannah menyampaikan bahwa pihaknya menyambut gembira serta mendukung percepatan pencapaian target dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kalimantan Selatan sebagai upaya pemenuhan pelayanan dasar daerah.

“Kebijakan daerah yang berkaitan dengan pemenuhan SPM merupakan kebijakan Provinsi Kalsel yang sangat strategis untuk mendukung percepatan target layanan serta upaya pemenuhan SPM yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Hj Fathul Jannah.

Salah satu tugas pemerintah, menurut Fathul Jannah, mendukung adanya kebijakan dan strategi yang dikembangkan untuk memperkuat regulator dan operator di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi.

“Kita saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat, karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Namun hal ini tidaklah menjadikan kita pasrah, namun justru sebaliknya kita harus berupaya dengan jalan lain mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan dalam upaya peningkatan layanan,” katanya.

Peran semua pihak, disampaikan istri Gubernur Kalsel, H Muhidin itu, bisa dengan cara melibatkan perusahaan swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau partisipasi masyarakat.

“Ini semua agar upaya peningkatan layanan terus bertumbuh dan berkelanjutan dengan sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalsel diharapkan terjadi peningkatan pencapaian layanan SPM dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan,” harapnya. rin/adpim/ani

 

Mata Banua Online

© 2025 PT. Cahaya Media Utama

  • S0P Perlindungan Wartawan
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

No Result
View All Result
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Banjarbaru
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper