RANTAU,- Bupati Tapin H Yamani bersama pimpinan SOPD terkait, menghadiri rapat kordinasi teknis perumahan perdesaan, terkait arah dan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam mewujudkan program tiga juta rumah, bertempat di Kementerian Dalam Negeri Gedung Sasana Bhakti Praja, di Jakarta, 29 April 2025.
Adapun rekomendasi hasil rapat koordinasi teknis perumahan perdesaan. Pertama, pemerintah daerah akan mendukung dan melaksanakan kebijakan Presiden Republik Indonesia terkait PBG dan BPHTB gratis bagi MBR dan menyelesaikannya sampai dengan akhir Tahun 2025.
Kedua, pemerintah daerah secara aktif akan melakukan monitoring implementasi kemudahan PBG dan BPHTB gratis bagi MBR di lapangan. Ketiga, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Dalam Negeri akan melakukan monitoring implementasi pelaksanaan kemudahan PBG dan BPHTB gratis di seluruh daerah.
Rekomendasi lainnya, pemerintah daerah akan menyelaraskan Visi Misi Daerah dengan program 3 Juta Rumah, dan menuangkannya dalam RPJMD serta RKPD untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dukungan nyata terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia, pemerintah daerah memberikan pendampingan dalam forum Musrenbang Desa agar Desa berpartisipasi aktif dalam menuntaskan rumah tidak layak huni di Desanya.
Serta meminta pemerintah daerah agar melakukan identifikasi lahan milik negara, BUMN/BUMD, Tanah Pemda dan Tanah Kas Desa dalam rangka mendukung program Pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan pemerintah daerah melakukan pengendalian, pengawasan dan pendataan terhadap Perumahan yang di bangun oleh swasta/developer di wilayahnya agar terbangun perumahan yang berkualitas.
Pemerintah Daerah berkomitmen, untuk menuntaskan permukiman kumuh yang ada di wilayahnya masing-masing. Terkait hasil rekomendasi rapat, Bupati Tapin H Yamani berharap, kabupaten Tapin bisa mendapatkan program dari bapak presiden RI, terutama program tiga juta rumah yang sebagai dapat dilaksanakan di kabupaten Tapin, ujarnya.
Menghadiri rapat koordinasi Bupati Tapin didampingi Aspem Kesra H Zainal Abidin, kepala Disperkimtan Yumanto AP MAP, Kepala Inspektorat H Unda Ansori, Kepala BKAD Haris Fadhilah, Kabag Hukum dan anggota DPRD Tapin H Taufik Hidayat.{[her/mb03]}
