BANJARMASIN – Walikota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR optimis Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq memiliki solusi untuk menyelesaikan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih milik Pemko Banjarmasin.
Yamin pun bersyukur Menteri Hanif mengunjungi TPAS Basirih sebagai bentuk perhatian terhadap masalah darurat sampah di Banjarmasin.
“Ini adalah perhatian Menteri LH atas darurat sampah di kota kita,” ujar Yamin di Banjarmasin, usai menggelar pertemuan tertutup dengan Menteri LH, Sabtu (15/3).
Yamin mengungkapkan Menteri LH tengah mengevaluasi TPAS Basirih yang ditutup sejak 1 Februari 2025.
Pada kesempatan bertemu Menteri LH tersebut, Yamin pun menyatakan telah menyampaikan surat secara langsung untuk diberikan kelonggaran sanksi bagi TPAS Basirih. “Mungkin nantinya bisa menjadi tempat pemilahan sampah di sana,” ucapnya.
Pemko Banjarmasin pun, kata dia, juga menyampaikan upaya untuk pengelolaan sampah yang lebih baik, yakni dengan melakukan pemilahan sampah organik dan nonorganik di setiap kelurahan.
“Jadi di setiap kelurahan kini didirikan rumah pilah, sehingga sampah yang dibuang ke TPA, khususnya ke TPA Regional Banjabakula tidak terlalu banyak lagi,” ujar Yamin.
Pihaknya pun juga memperhatikan segala masukan dan arahan yang disampaikan Menteri LH pada pertemuan hari ini hingga kunjungan ke TPAS Basirih.
Yamin pun menyampaikan teknis pengelolaan TPAS Basirih secara “Controlled Landfill” dengan segala rencana yang sudah dibangun oleh pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup.
“Kita harap ada solusi yang terbaik dalam beberapa hari ke depan atas krisis sampah di daerah kita ini,” ujarnya.
Diketahui, TPAS Basirih milik Pemko Kota Banjarmasin mendapatkan sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena masih menggunakan sistem terbuka (open dumping).
Sanksi tersebut hingga membuat sampah di Kota Banjarmasin banyak tertimbun atau tidak terangkut di tempat pembuangan sementara (TPS), karena produksi sampah di Kota Banjarmasin setiap harinya mencapai 650 ton.
Saat ini pembuangan akhir tergantung ke TPAS Banjarbakula di Kota Banjarbaru, tapi dibatasi hanya sekitar 200 ton per hari.
Sementara, dalam pertemuan tertutup dengan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq tersebut, Walikota HM Yamin HR didampingi Wakil Walikota Hj Ananda dan Kepala Dinas LH Banjarmasin Alive Yoesfah Love.
H M Yamin memaparkan rencana penerapan sistem Controlled Landfill sebagai solusi pengelolaan sampah yang lebih baik.
Usai rapat, Menteri LH menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi kembali terkait data TPAS Basirih. “Saya harus kembali evaluasi karena saat pendalaman awal, data yang kami terima belum lengkap,” ujarnya.
Ia menambahkan, TPAS Basirih yang dibangun dengan dana dari Bank Dunia pada 1997 seharusnya sudah memenuhi standar internasional. “Tapi karena kesembronoan pengelola lama, ini jadi beban bagi Pak Wali Kota,” tegasnya.
Menteri LH juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan permasalahan sampah ini mesti segera diselesaikan karena akan berdampak serius pada pencemaran dan kesehatan lingkungan jika dibiarkan berlarut larut. ant/via
