JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto mengungkapkan temuan terkait beras impor yang disimpan di gudang Perum Bulog.
Dalam kunjungan kerjanya ke Yogyakarta, ia mendapati masih banyak stok beras impor lama yang kini dalam kondisi tidak layak konsumsi karena dipenuhi kutu.
“Pada reses yang lalu, pada kunjungan kerja yang lalu, saya memimpin tim ke Yogyakarta, dan kami meninjau gudang Bulog. Di situ kami menemukan masih bnyak beras-beras sisa impor yang lalu di dalam gudang Bulog itu yang sudah banyak kutunya,” ungkap Titiek dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Menanggapi kondisi tersebut, ia meminta agar beras yang sudah tidak layak konsumsi ini segera dikelola dengan baik.
Menurutnya, beras tersebut tidak lagi bisa dikonsumsi oleh manusia dan perlu segera dimanfaatkan untuk keperluan lain agar tidak terbuang sia-sia.
“Itu mohon tolong segera diapakanlah beras ini, mungkin kalau untuk dikonsumsi manusia sudah tidak layak lagi. Mohon segera dimanfaatkan beras impor ini,” tegasnya.
Temuan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Komisi IV DPR RI yang sebelumnya telah melakukan kunjungan spesifik ke berbagai pasar tradisional pada Februari lalu.
Titiek menyebut tujuan dari kunjungan itu adalah untuk memahami kondisi pasokan dan harga pangan ecara langsung, serta menilai efektivitas upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian.
“Dalam rangka memahami lebih dalam kondisi di lapangan, pada bulan Februari yang lalu, Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke beberapa pasar tradisional guna melihat langsung pasokan dan harga pangan serta upaya peningkatan produksi pertanian,” jelasnya.
Hasil dari kunjungan tersebut menunjukkan bahwa secara umum pasokan dan harga pangan cenderung stabil. Namun, terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, seperti telur ayam, bawang putih, cabai, dan daging ayam.
“Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk menjamin pasokan dan memberikan kepastian produksi komoditas pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan kepada masyarakat,” ucap Titiek.
Dalam kesempatan itu, Amran memastikan beras berkutu tersebut tidak akan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan pangan atau beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SHP). “Kita sudah sepakat tidak boleh untuk masyarakat, tidak boleh untuk SPHP, tidak boleh untuk bantuan,” kata Amran.
Amran menjelaskan pelepasan beras berkutu tersebut akan melalui prosedur ketat, termasuk verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) dan Pembangunan (BPKP).
Ia juga mengungkapkan jumlah beras impor yang mengalami masalah ini berkisar antara 100 ribu hingga 300 ribu ton dari total cadangan sekitar 2 juta ton yang tersebar di berbagai gudang Bulog di Indonesia, termasuk di Yogyakarta.
Pemerintah, kata Amran, telah menetapkan mekanisme pengelolaan beras impor yang sudah tidak layak konsumsi agar tidak menimbulkan masalah di masyarakat. cnn/mb06
