BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin membuka kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ruang Rapat Sasangga Banua, Kantor Gubernur Kalsel di Banjarmasin, Senin (10/5).
Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Kalimantan Selatan yang diinisiasi Bank Indonesia itu mengusung tema: Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan.
Hadir dalam High Level Meeting TPID dan TP2DD Provinsi Kalsel itu Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, Pj Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi dan Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo.
Hadir pula Walikota Banjarmasin HM Yamin, Wakil Bupati Tabalong, Habib M Taufani Alkaf serta perwakilan Bupati/Walikota se-Kalsel.
Pada momentum itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof Muhammad Handry Imansyah juga melakukan penyerahan Buku Kajian BUMD Pangan kepada Gubernur Kalsel, H Muhidin.
“Syukur Alhamdulillah, kita hadir dan mengikuti HLM Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh bupati dan walikota se-Kalimantan Selatan,” sampai Gubernur Kalsel, H Muhidin.
H Muhidin juga berterima kasih kepala Perwakilan Bank Indonesia, pimpinan instansi vertikal serta seluruh anggota TPID dan TP2DD yang telah berkenan hadir pada pertemuan strategis ini.
“Saya mengapresiasi kerja keras Bank Indonesia, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh instansi terkait dalam wadah TPID yang telah berhasil menjaga inflasi tahun 2024 pada rentang sasaran 2,5 plus minus 1 persen,” sebut Muhidin.
Menurut Muhidin, terkait strategi pengendalian inflasi, dalam rangka meningkatkan produktivitas pangan, kita harus berani berinovasi. Misalnya melalui pemanfaatan teknologi pertanian, sistem Bioflok untuk perikanan, bawang merah, budidaya padi-cabai apung dan lain sebagainya.
Di samping itu, BUMD Pangan harus segera dalam mempersiapkan untuk menjadi instrumen pengendalian harga yang efektif dan tidak kalah penting, roadmap pengendalian inflasi 2025-2029 harus segera disusun dengan mengintegrasikan langkah-langkah dari hulu ke hilir dan diselaraskan dengan program pemerintah pusat.
Selain itu, sebut Muhidin, penentuan batas waktu penyelesaian roadmap TP2DD 2025-2029, lengkap dengan penanggung jawab yang ditunjuk.
Muhidin juga perlu melihat kembali penentuan batas waktu yang tepat terkait implementasi KKI (Kartu Kredit Indonesia) provinsi, kota dan kabupaten se-Kalimantan Selatan.
“Kita melakukan pertemuan dengan walikota dan bupati se-Kalsel. Ada yang mewakili juga, kita melaksanakan kegiatan TPID dan TP2DD dengan Bank Indonesia dan diberi penjelasan kepada kami,” sampai Gubernur Kalsel, H Muhidin.
Dalam hal inflasi, Muhidin ingin kesiapan pasokan barang pokok tersedia dengan baik. Kedua, harga terjangkau bagi masyarakat Banua.
“Semua kabupaten/kota se-Kalsel hendaknya komitmen terhadap kondisi inflasi sekarang dan kita ditantang oleh investor membuat tambak gabus karena nanti dibuatkan gedung pembuatannya itu,” terangnya.
Ke depan, Pemprov Kalsel akan melakukan pembibitan ikan gabus dalam rangka pembuatan produk ikan yang menghasilkan protein tinggi untuk kesehatan dan juga menyoroti bawang merah, jagung dan sebagainya untuk ditanam di halaman rumah masing-masing.
Gubernur H Muhidin juga mendorong anak muda dalam hal menanam, sehingga generasi muda dapat membantu dalam menekan inflasi tersebut.
Pada kegiatan itu dilakukan penandatanganan SK TP2DD Provinsi Kalimantan Selatan oleh Gubernur, H Muhidin didampingi Wagub, Hasnuryadi Sulaiman, Pj Sekdaprov, Muhammad Syarifuddin, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalsel, Fadjar Majardi dan Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo. mr/adpim/ani
